[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b91b1294-875f-451b-be8b-e3bd47b7e8b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2010","number","39","year","2010","published_date","2010-03-01","effective_date","2010-03-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN. 2010 No. 50, TLN No. 5120, LL SETNEG : 50 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertujuan untuk mengatur administrasi prajurit TNI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai penyediaan, pendidikan, penggunaan, dan pemisahan prajurit. Prajurit TNI terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, yang dapat masuk melalui jalur sukarela atau wajib. Setiap prajurit diberi pangkat dan memiliki hak serta kewajiban tertentu, termasuk penghasilan dan rawatan kedinasan. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian prajurit, serta memberikan ketentuan mengenai rawatan bagi prajurit yang cacat atau hilang dalam tugas. Selain itu, peraturan ini menetapkan batas usia pensiun dan hak-hak purnadinas bagi prajurit yang diberhentikan dengan hormat.

","transitional_provisions","1. Keputusan tentang Penetapan Kecacatan Prajurit bagi Prajurit yang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku.\n2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua proses administrasi yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi belum mendapat ketetapan diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56293/pp-no-32-tahun-1997","df24d2cb-da3a-4f92-9b9e-5ac3558b647c",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58537/pp-no-6-tahun-1990","76c32b98-a0cb-43f0-b3c4-1e5cbe364caf","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114,118],{"_95":115,"_97":116,"_36":117},"PP No. 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349360/pp-no-10-tahun-2026","cfd46582-ca98-48b1-b7b4-c93261f28a85",{"_95":119,"_97":120,"_36":121},"PP No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/327999/pp-no-35-tahun-2025","15a312d3-2e8c-43fd-b200-125f130abd84","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n\n

Third Section
Rank Promotion

Article 26

Every Soldier has the opportunity to be promoted based on their achievements in accordance with the applicable career pattern and meets the specified requirements.
The provisions as referred to in paragraph (1) also apply to Student Soldiers.
Further provisions regarding promotion as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated by the Commander's Regulation.

Article 27

Rank promotion consists of:\n
1. regular rank promotion; and
2. special rank promotion.
\n
Special rank promotion consists of:\n
1. extraordinary rank promotion; and
2. honorary rank promotion.
\n
Extraordinary rank promotion consists of:\n
1. extraordinary rank promotion for military war operations;
2. extraordinary rank promotion for military operations other than war;
3. posthumous extraordinary rank promotion for military war

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b91b1294-875f-451b-be8b-e3bd47b7e8b2","actionData","errors"]