[{"_1":2,"_152":-5,"_153":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aad363aa-8ed2-4313-82d1-9a74fc2bff2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_148":149,"_150":151},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":144,"_145":-5,"_146":147},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003","number","80","year","2003","published_date","2003-11-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 80, LN. 2003 No. 120, LL SETNEG : 235 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999.\n2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya.","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan, termasuk efisiensi, efektivitas, keterbukaan, persaingan sehat, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Kebijakan ini juga menekankan pada peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil, dan penyederhanaan prosedur pengadaan. Selain itu, kebijakan ini mengatur pembentukan panitia pengadaan, persyaratan penyedia barang/jasa, dan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa. Kebijakan ini juga mengatur tentang etika pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pengawasan serta pembinaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

","transitional_provisions","1. Pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 paling lambat tanggal 1 Januari 2006.\n2. Selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum dipenuhi, maka sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.\n3. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, di bidang jasa konstruksi diberlakukan ketentuan pemaketan sebagai berikut:\n a. Pengadaan dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha menengah jasa pelaksanaan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah;\n b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil;\n4. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2004 dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.","sanctions","1. Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 10/00 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.\n2. Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarannya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41063/perpres-no-54-tahun-2010","f1a114d2-3430-4fdb-ae0e-22bc4e3e5d9d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109,113,117,121,125,129,133],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PERPRES No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42145/perpres-no-95-tahun-2007","5e35fe48-ba5a-47f4-97c7-c55886f03eb2",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PERPRES No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42019/perpres-no-85-tahun-2006","9bcdaa94-76b5-4fb4-84d4-72fc996f9c0b",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"PERPRES No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41947/perpres-no-8-tahun-2006","9a076cce-c04b-4446-872d-ed79663be322",{"_96":122,"_98":123,"_36":124},"PERPRES No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42013/perpres-no-79-tahun-2006","0baf2716-f7ef-4fbd-84f7-e66d83d90229",{"_96":126,"_98":127,"_36":128},"PERPRES No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42597/perpres-no-70-tahun-2005","e6004ef7-f8f3-4bae-a723-f1f02fd5aed1",{"_96":130,"_98":131,"_36":132},"PERPRES No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42566/perpres-no-32-tahun-2005","c2fe1f86-3817-498a-98bb-a842e4ea7b2b",{"_96":134,"_98":135,"_36":136},"KEPPRES No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55733/keppres-no-61-tahun-2004","0ada6603-1e1f-4bba-bac8-1f21f42158de","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 80 OF 2003
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n

Considering:

that in order for the government procurement of goods/services financed by the State Revenue and Expenditure Budget/Regional Revenue and Expenditure Budget (APBN/APBD) to be carried out effectively and efficiently with the principles of healthy competition, transparency, openness, and fair treatment for all parties, so that the results can be accounted for both in terms of physical, financial and benefits for the smooth running of Government duties and public services, it is deemed necessary to improve Presidential Decree Number 18 of 2000 concerning Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods/Services of Government Agencies;
that for the above purposes, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aad363aa-8ed2-4313-82d1-9a74fc2bff2f","actionData","errors"]