[{"_1":2,"_153":-5,"_154":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7973870-e9b2-4abb-a8d5-0c1a6f8fb854","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_149":150,"_151":152},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_120":121,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_138":139,"_140":141,"_142":143,"_144":145,"_146":-5,"_147":148},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-01-10","effective_date","2013-01-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 5, LN.2013/NO.13, LL SETKAB : 9 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010;\n2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011;\n3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim Ad Hoc, yang merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara independen. Hakim Ad Hoc diberikan berbagai hak keuangan dan fasilitas, termasuk tunjangan bulanan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan. Tunjangan bulanan sudah termasuk pajak penghasilan dan tidak dapat digabung dengan tunjangan jabatan struktural atau fungsional lainnya. Hakim Ad Hoc juga berhak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama bertugas, dan jika fasilitas tersebut belum tersedia, mereka dapat menerima tunjangan perumahan dan transportasi. Uang penghargaan diberikan pada akhir masa jabatan, kecuali jika Hakim Ad Hoc terkena sanksi administratif berat atau pidana. Hak keuangan dan fasilitas ini berlaku sejak pelantikan Hakim Ad Hoc.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, maka:\n a. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010;\n b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011; dan\n c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Uang penghargaan tidak diberikan kepada Hakim Ad Hoc yang pernah terkena sanksi administratif berat dan/atau sanksi pidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara.","revokes",[94,100,104,108,112,116],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41152/perpres-no-20-tahun-2011","0fe1ef62-e552-458b-b542-060a663d9e64",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PERPRES No. 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41104/perpres-no-87-tahun-2010","0a545cd0-ddfc-49ad-9889-93b7adca3a65",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"PERPRES No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41106/perpres-no-86-tahun-2010","b4398995-9df8-4f96-b8f3-05d316630e27",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PERPRES No. 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42208/perpres-no-23-tahun-2008","7635df4f-b531-41c4-bd8b-59aa4b6069ab",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"PERPRES No. 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42030/perpres-no-96-tahun-2006","f8733248-ac71-40b2-b664-ed8fef144fc3",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"PERPRES No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42578/perpres-no-49-tahun-2005","615822ec-d11d-495b-a0c4-83ed3e2328df","revoked_by",[122],{"_95":123,"_97":124,"_36":125},"Perpres No. 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347929/perpres-no-5-tahun-2026","9a1f5635-40ef-42d1-9dff-8b39235511ed","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[134],{"_95":135,"_97":136,"_36":137},"PERPRES No. 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc","https://peraturan.bpk.go.id/Details/252136/perpres-no-42-tahun-2023","4ca91aa2-6429-43db-afda-8990c6c1becc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
FINANCIAL RIGHTS AND FACILITIES FOR AD HOC JUDGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Ad Hoc Judges are officials who exercise independent judicial power to uphold law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the financial rights of Ad Hoc Judges as officials who exercise judicial power need to be specifically regulated in statutory regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding Financial Rights and Facilities for Ad Hoc Judges;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
La

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7973870-e9b2-4abb-a8d5-0c1a6f8fb854","actionData","errors"]