Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 727). 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1188). 3. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 458). 4. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 459). 5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 460). 6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 461). 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1633). 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1246). 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151). 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1192). 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1410). 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40). 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64). 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65). 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202).

Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang perdagangan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan transformasi tata kelola jabatan fungsional dan mendukung organisasi yang dinamis, serta untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara di bidang perdagangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi di bidang perdagangan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup: 1. Definisi dan klasifikasi Jabatan Fungsional (JF) Perdagangan, yang terdiri dari JF Analis Perdagangan, JF Negosiator Perdagangan, JF Pengawas Perdagangan, JF Penera, JF Penguji Mutu Barang, dan JF Pengamat Tera. 2. Bidang tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk masing-masing JF Perdagangan, termasuk cakupan kegiatan dan kriteria hasil kerja. 3. Perhitungan kebutuhan JF Perdagangan yang disusun oleh instansi pembina dan instansi pengguna berdasarkan indikator yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengangkatan PNS dalam JF Perdagangan yang dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan melalui penyesuaian, dan pengangkatan melalui promosi. 5. Penilaian kinerja dan angka kredit JF Perdagangan yang ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. 6. Pengembangan kompetensi bagi Analis Perdagangan, Negosiator Perdagangan, Pengawas Perdagangan, Penera, Penguji Mutu Barang, dan Pengamat Tera secara berkelanjutan. 7. Uji kompetensi yang terdiri atas uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain dan uji kompetensi promosi. 8. Pemberhentian dari JF Perdagangan dengan kriteria dan proses yang telah ditetapkan.

(-)

(-)