For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Also known as: Permenkumham 30/2017 · Permenkumham No. 30 Tahun 2017 · Permenkumham Nomor 30 Tahun 2017

Status:
Inactive
Effective Date:7 Desember 2017Publication Date:7 Desember 2017
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date07 Desember 2017
Publication Date07 Desember 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diberi tugas tambahan untuk melaksanakan fungsi di bidang nonlitigasi. Perubahan ini mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan, publikasi, litigasi, dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan. Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dengan subdirektorat yang mengkhususkan diri dalam bidang politik, hukum, hak asasi manusia, keamanan, kesejahteraan rakyat, dan perekonomian.

(-)

(-)