For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Also known as: Permenkumham 24/2018 · Permenkumham No. 24 Tahun 2018 · Permenkumham Nomor 24 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:23 Agustus 2018Publication Date:23 Agustus 2018
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemePerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date23 Agustus 2018
Publication Date23 Agustus 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diberikan tugas tambahan untuk menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang litigasi dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan. Perubahan ini mencakup restrukturisasi organisasi dengan pembentukan dan pengaturan tugas Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan subdirektorat terkait di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, keamanan, kesejahteraan rakyat, dan perekonomian.

(-)

(-)