For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

Also known as: Peraturan BKPM 10/2018 · Peraturan BKPM No. 10 Tahun 2018 · Peraturan BKPM Nomor 10 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:31 Desember 2018Publication Date:28 Desember 2018
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
ThemePerubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
LocationBadan Koordinasi Penanaman Modal
Effective Date31 Desember 2018
Publication Date28 Desember 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini merupakan perubahan keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta untuk melaksanakan tugas sebagai Lembaga Online Single Submission (OSS) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perubahan organisasi dan tata kerja meliputi perubahan pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, yang terdiri atas:

  1. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha;
  2. Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha;
  3. Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha; dan
  4. Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha.

Peraturan ini juga mengubah tugas dan fungsi dari direktorat dan subdirektorat di bawah Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, termasuk Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha, Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha, Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha, dan Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS.

(-)

(-)