For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

Also known as: Perka BKPM 1/2011 · Perka BKPM No. 1 Tahun 2011 · Perka BKPM Nomor 1 Tahun 2011

Status:
Inactive
Effective Date:2 Maret 2011Publication Date:2 Maret 2011
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
LocationBadan Koordinasi Penanaman Modal
Effective Date02 Maret 2011
Publication Date02 Maret 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perubahan tersebut meliputi Pasal 59 mengenai susunan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BAB VI Bagian Kelima tentang Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, penambahan Bagian Keenam pada BAB VI tentang Direktorat Perencanaan Infrastruktur, perubahan pada BAB VIII Bagian Keempat tentang Direktorat Promosi Sektoral, perubahan pada Bab IX Bagian Kelima tentang Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional, perubahan pada Pasal 346, perubahan pada BAB XIII tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan, perubahan pada Pasal 372, dan perubahan pada Pasal 372 M. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(-)

(-)