Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002

Peraturan ini mengubah: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Perolehan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.

Keputusan Menteri Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 terkait pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Perubahan tersebut mencakup penghapusan beberapa kategori BKP strategis yang sebelumnya dibebaskan PPN, perubahan ketentuan mengenai BKP strategis yang tetap dibebaskan PPN (seperti makanan ternak, hasil pertanian, bibit, air bersih, dan listrik), serta penghapusan kewajiban memiliki Surat Keterangan Bebas PPN bagi pihak yang melakukan impor atau menerima penyerahan BKP strategis tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban penyetoran kembali PPN yang telah dibebaskan atas impor barang modal (mesin dan peralatan pabrik) serta bahan baku uang kertas dan logam jika dalam jangka waktu tertentu barang tersebut digunakan tidak sesuai tujuan semula atau dipindahtangankan.

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor dan atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak berupa barang modal yaitu mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, dan bahan baku berupa kertas uang dan logam uang yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah yang telah mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, harus disetor ke kas negara apabila: a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak berupa barang modal yaitu mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya; b. Barang Kena Pajak berupa bahan baku kertas uang dan logam uang yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, baik sebagian atau seluruhnya. 2. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan, sampai dengan dilakukannya penyetoran. 3. Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi adminsitrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat bulan), dihitung mulai saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 4. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 3 merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

(-)