For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.06/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Also known as: PMK 173/PMK.06/2020 · PMK No. 173/PMK.06/2020

Status:
Active
Effective Date:2 Februari 2021Publication Date:27 Oktober 2020
Aset Milik Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePenilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
LocationKementerian Keuangan
Effective Date02 Februari 2021
Publication Date27 Oktober 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2014 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.06/2016 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara berupa Sumber Daya Alam 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang Sitaan dalam rangka Penjualan secara Lelang 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan peraturan di bidang penilaian aset oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kebijakan ini mengatur penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah secara perorangan atau tim. Penilaian ini menghasilkan jenis nilai seperti Nilai Wajar, Nilai Pasar, Nilai Likuidasi, dan Nilai Ekonomi. Proses penilaian meliputi permohonan atau penugasan, pelaksanaan, dan kaji ulang laporan penilaian. Pemohon bertanggung jawab atas kelengkapan data yang diajukan, dan laporan penilaian berlaku selama enam bulan sejak tanggal penilaian. Kebijakan ini juga mengatur kewenangan penilaian berdasarkan lokasi dan jenis aset yang dinilai.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penilaian yang masih belum selesai tetap dapat dilanjutkan pelaksanaannya, dengan ketentuan proses yang belum dilakukan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(-)