For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas

Also known as: Permenkominfo 6/2015 · Permenkominfo No. 6 Tahun 2015 · Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2015

Status:
Inactive
Effective Date:6 Februari 2015Publication Date:6 Februari 2015
Telekomunikasi & Dunia Digital

Information

TypePeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
ThemePerubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
LocationKementerian Komunikasi dan Informatika
Effective Date06 Februari 2015
Publication Date06 Februari 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam proses perizinan penyelenggaraan jasa penyediaan konten. Perubahan ini dilakukan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2014. Ketentuan substansial yang diubah meliputi pengaturan nomor akses yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa penyediaan konten, termasuk penetapan dan alokasi nomor oleh Direktur Jenderal, serta larangan pemindahtanganan nomor akses. Selain itu, evaluasi terhadap permohonan izin prinsip harus dilakukan dalam waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan harus diberikan secara tertulis dengan alasan yang jelas.

(-)

(-)