[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f961d31b-cf86-4117-9af9-e8fbd08a21b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-05-25","effective_date","2016-05-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 14, LN.2016/NO.101, TLN NO.5883, LL SETNEG : 87 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ini disusun untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan, dan mewujudkan keadilan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian. Selain itu, peraturan ini juga mencakup kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perizinan terkait pembangunan perumahan dan penyelenggaraan kawasan permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi, khusus untuk DKI Jakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap perencanaan dan perancangan rumah tanpa keahlian dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak memenuhi persyaratan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, pencabutan insentif, dan denda administratif.\n3. Badan Hukum yang tidak mewujudkan Hunian Berimbang dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan denda administratif.","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54574/pp-no-80-tahun-1999","9f22c621-95e4-4dc2-be00-b4ff3979249a",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57275/pp-no-44-tahun-1994","ce72c49c-0aad-4da0-8e12-39d3e5f9960b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116],{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161842/pp-no-12-tahun-2021","538986f0-8a5c-45c7-ac2a-01ee09475ee2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2016
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF HOUSING AND SETTLEMENT AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 22, Article 31, Article 50 paragraph (3), Article 53 paragraph (3), Article 55 paragraph (1), Article 58 paragraph (4), Article 84 paragraph (2), Article 85 paragraph (1), Article 95 paragraph (6), Article 104, Article 111, and Article 150 of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Area, it is necessary to prepare a government regulation concerning the implementation of Housing and Settlement Area;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Area (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f961d31b-cf86-4117-9af9-e8fbd08a21b4","actionData","errors"]