[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce72c49c-0aad-4da0-8e12-39d3e5f9960b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1994","number","44","year","1994","published_date","1994-12-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1994
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 44, LN. 1994 No. 74, TLN No. 3576, LL SETNEG : 12 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 1994. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan, kecuali ketentuan Pasal 5.\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981, sepanjang yang mengatur sewa menyewa rumah.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengatur penghunian rumah oleh bukan pemilik, baik melalui sewa menyewa maupun bukan sewa menyewa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan pemilik, penyewa, atau penghuni dalam penggunaan rumah, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa penghunian rumah oleh bukan pemilik harus mendapatkan persetujuan atau izin dari pemilik. Penghunian dapat dilakukan dengan cara sewa menyewa atau bukan sewa menyewa. Dalam hal sewa menyewa, perjanjian tertulis harus mencantumkan hak dan kewajiban, jangka waktu sewa, dan harga sewa. Penyewa dilarang menyewakan kembali atau mengubah bentuk bangunan tanpa izin tertulis dari pemilik. Pemindahan hak milik atas rumah tidak menghapus hubungan sewa menyewa yang ada. Harga sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penyewa, dan untuk rumah yang dibangun dengan kemudahan dari pemerintah, harga sewa ditetapkan oleh Kepala Daerah.

","transitional_provisions","1. Penghunian rumah terhadap rumah-rumah yang hingga saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlangsung atas dasar ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tetap berlangsung atas dasar perizinan tersebut.\n2. Penyelesaian lebih lanjut penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan penghunian tanpa izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah.\n2. Penyewa yang tidak meninggalkan rumah setelah batas waktu sewa dapat dikenai tindakan pengosongan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66473/pp-no-55-tahun-1981","027c3e49-fa76-4416-9132-e776577bc8b3",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PP No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72319/pp-no-49-tahun-1963","f499405c-1e99-4a4e-bf53-88b311a84105",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PP No. 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72142/pp-no-17-tahun-1963","24c99f1c-43e3-477f-a332-65e829e14755","revoked_by",[108],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5735/pp-no-14-tahun-2016","f961d31b-cf86-4117-9af9-e8fbd08a21b4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 1994
CONCERNING
OCCUPANCY OF HOUSES BY NON-OWNERS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that occupancy of houses by non-owners, whether by lease or non-lease, is a form of fulfilling the community's need for housing;
that to protect the interests of owners, tenants or occupants in the use of houses, it is necessary to make regulatory efforts that can guarantee justice and legal certainty;
that in connection with the above and in order to implement the provisions of Article 12 and Article 13 of Law Number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements, it is deemed necessary to regulate it further by Government Regulation;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
Law Number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce72c49c-0aad-4da0-8e12-39d3e5f9960b","actionData","errors"]