[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5c0ae90-f96d-47ac-a288-2db614ff452c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Provinsi Sulawesi Tenggara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Provinsi - Sulawesi Tenggara
2022
Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2022/No.67, TLN No.6778, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	\n \n UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini memuat mengenai penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ada sebelumnya. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten dan 2 kota dengan ibu kota provinsi berada di Kota Kendari. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. \n UU ini mencabut UU Nomor 13 Tahun 1964, Perpu Nomor 2 Tahun 1964, dan Perpu Nomor 47 Tahun 1960. \n Tanggal 27 April 1964 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. \n Penjelasan: 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, dengan tujuan menegaskan kedudukan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota, dengan ibu kota di Kota Kendari. Karakteristik wilayahnya meliputi dataran rendah, dataran tinggi, taman laut, dan kepulauan. Provinsi ini juga dikenal dengan keragaman suku bangsa dan budaya yang religius serta menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91,97,101],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERPU No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-TenggaraKetentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53754/perpu-no-2-tahun-1964","1b55a35d-799f-4075-9a4f-5c4510d95f74",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-UndangKetentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50314/uu-no-13-tahun-1964","9deface8-3cc9-44c8-af93-146e0978c9ee",{"_92":102,"_94":103,"_36":104},"PERPU No. 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-TengahKetentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53591/perpu-no-47-tahun-1960","3b97f4b2-4be5-4d04-af93-a5a3e66e6dd4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2022
ON
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that a province is one of the regions within the Unitary State of the Republic of Indonesia which was formed to improve the implementation of government and effective development in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the development of the Province of Southeast Sulawesi is carried out in a sustainable manner in a single regional unit to achieve the welfare of the people of the Province of Southeast Sulawesi;
that Law Number 13 of 1964 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 1964 on the Establishment of the Level I Region of Central Sulawesi and the Level I Region of Southeast Sulawesi by amending

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5c0ae90-f96d-47ac-a288-2db614ff452c","actionData","errors"]