[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2f40470-d36f-4d32-8e2c-d9737e16f086","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1959","number","21","year","1959","published_date","1959-06-26","effective_date","1959-07-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penetapan- Undang-Undang- darurat- No. 7- Tahun- 1958- Tentang- Penggantian- Peraturan- Tentang- Bintang- Gerilya- Sebagaimana- Termaktub- Dalam- Peraturan- Pemerintah- No. 8 -Tahun- 1949
1959
Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 1959 No. 65, TLN NO. 1807, LL SETNEG : 7 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentangBintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 154);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang \n a.pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101); \n Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilyasebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun1949(Lembaran-Negaratahun1958No.154)ditetapkansebagaiUndang-undang dengan perubahan-perubahan,\r\n\r\nPeraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1949 tentangmengadakan Bintang Gerilya sebagai tanda jasa, diganti denganperubahan-perubahan,\r\n\r\nKepada setiap warga negara Indonesia, yang berjuang dan berbaktikepada Tanah Air dan Bangsa selama Agresi Belanda ke-I dan ke-IIdengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luarbiasa,dengan tidak mengingat golongan, pangkat, jabatan dankedudukan, diberikan anugerah tanda jasa berupa bintang kehormatanbernama\"Bintang Gerilya\"\r\n\r\n(1)Bintang Gerilya berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran,ialah sebuah bintang bersudut lima dibuat dari baja dengan garistengah 42 milimeter dan tengah-tengah di dalam lingkaran dengangaristengah20milimeterdilukiskantulisan\"PAHLAWAN-GERILYA\" dengan dilingkari rangkaian padi.(2)Pita dari Bintang Gerilya bercorak seperti dilukiskan dalam daftarlampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter danberwarna dasar merah dengan 3 strip-tegak-putih, lebar 3,5 milimeteryang membaginya dalam bagian-bagian yang sama \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. \n - \n - \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 tentang mengadakan Bintang Gerilya sebagai tanda jasa.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 sebagai undang-undang, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 tentang Bintang Gerilya. Tanda jasa Bintang Gerilya diberikan kepada WNI yang berjuang selama Agresi Belanda I dan II dengan keberanian dan kesetiaan luar biasa. Bintang ini juga dapat diberikan secara anumerta. Presiden/Panglima Tertinggi menganugerahkan Bintang Gerilya berdasarkan usul Menteri Pertahanan, disertai piagam dan upacara militer. Tata cara pengusulan dan pemberian diatur oleh Menteri Pertahanan. Tingkatan Bintang Gerilya berada di antara Satyalancana Bhakti dan Bintang Darma. Hak atas Bintang Gerilya dapat dicabut karena putusan pengadilan atau pemberhentian tidak hormat dari dinas ketentaraan. Presiden/Panglima Tertinggi dapat memberikan Bintang Gerilya kepada warga negara asing atas jasa-jasanya. Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38640/uu-no-20-tahun-2009","9d56d1bb-51fa-4c59-a3c9-4803b3fde840","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47551/uu-no-4-tahun-1972","8a058b3c-6005-472f-8528-10b83e1e782a",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"PERPU No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958, Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154) Sebagai Undang-Undang (Lembaran_negara Tahun 1959 No. 65)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53752/perpu-no-1-tahun-1964","207db2d5-83eb-4fea-91c9-94437f0d354d","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 1959
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF EMERGENCY LAW NO. 7 OF 1958 REGARDING THE REPLACEMENT OF REGULATIONS CONCERNING THE GUERRILLA STAR AS STIPULATED IN GOVERNMENT REGULATION NO. 8 OF 1949 (STATE GAZETTE OF 1958 NO. 154), AS LAW

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that the Government, based on Article 96 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia, has established Emergency Law No. 7 of 1958 concerning the replacement of regulations regarding the Guerrilla Star as stipulated in Government Regulation No. 8 of 1949 (State Gazette of 1958 No. 154); that the regulations stipulated in the Emergency Law need to be established as Law;
In view of:	Articles 89 and 97 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia; Law No. 29 of 1957 (State Gazette of 1957 No. 101);

With the approval of the House of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2f40470-d36f-4d32-8e2c-d9737e16f086","actionData","errors"]