[{"_1":2,"_147":-5,"_148":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f20e5b72-7ec5-4fab-85a5-f99cfc35f895","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_143":144,"_145":146},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":-5,"_141":142},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jombang","place_of_enactment","Jombang","theme","RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Jasa Umum;\r\nc. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; \n dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 \n peraturan daerah kabupaten jombang tentang retribusi jasa umum meliputi antara lain: ketentuan umum; asa tujuan dan tuang lingkup. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. jenis retribusi jasa umum;\r\nb. prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi;\r\nc. retribusi pelayanan kesehatan;\r\nd. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;\r\ne. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;\r\nf. retribusi pelayanan pasar;\r\ng. retribusi pengujian kendaraan bermotor;\r\nh. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;\r\ni. retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang;\r\nj. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;\r\nk. peninjauan tarif retribusi;\r\nl. wilayah pemungutan;\r\nm. tata cara pemungutan;\r\nn. tata cara pembayaran;\r\no. tata cara penagihan\r\np. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;\r\nq. tata cara pembetulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan;\r\nr. tata cara penyelesaian keberatan;\r\ns. pengembalian kelebihan pembayaran;\r\nt. kedaluwarsa penagihan;\r\nu. pemeriksaan;\r\nv. insentif pemungutan;\r\nw. ketentuan penyidikan;\r\nx. ketentuan pidana;\r\ny. ketentuan peralihan; dan\r\nz. ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:\r\na. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2016;\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;\r\ne. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;\r\nf. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;\r\ng. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus;\r\nh. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n jumlah 53 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2016.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus.\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Jombang. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

\n\n

Peraturan ini mencakup berbagai jenis retribusi jasa umum, termasuk retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, penyediaan/penyedotan kakus, pelayanan tera/tera ulang, dan pengendalian menara telekomunikasi. Setiap jenis retribusi memiliki objek dan subjek retribusi yang spesifik, serta cara pengukuran tingkat penggunaan jasa yang berbeda-beda.

\n\n

Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif bervariasi berdasarkan jenis layanan dan faktor-faktor lain yang relevan. Misalnya, tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jasa pelayanan, sedangkan tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan kelas pasar, luas, jangka waktu, dan jenis penggunaan fasilitas pasar.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, serta memberikan возможность pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dalam kondisi tertentu. Wajib retribusi juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi Jasa Umum yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[92,98,102,106,110,114,118],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Jombang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21594/perda-kab-jombang-no-4-tahun-2012","7be15655-aa59-4566-8d97-8f812cf49e12",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Jombang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21577/perda-kab-jombang-no-3-tahun-2012","a27ec142-ac56-46fa-9905-90d71209136e",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kab. Jombang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21574/perda-kab-jombang-no-2-tahun-2012","51027867-a363-431d-a6f0-b6774c5d99e4",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"PERDA Kab. Jombang No. 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21724/perda-kab-jombang-no-26-tahun-2010","e204afc3-2c6a-4350-ab0a-b90438958689",{"_93":111,"_95":112,"_36":113},"PERDA Kab. Jombang No. 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21723/perda-kab-jombang-no-25-tahun-2010","e1b04664-a783-45b4-8fd5-3a964ce49fdb",{"_93":115,"_95":116,"_36":117},"PERDA Kab. Jombang No. 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21722/perda-kab-jombang-no-23-tahun-2010","92c496ab-9dc8-4a73-bd94-6124d28a6bdf",{"_93":119,"_95":120,"_36":121},"PERDA Kab. Jombang No. 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21719/perda-kab-jombang-no-22-tahun-2010","53501ff5-9df0-4152-84ee-5b74a7741182","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JOMBANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF JOMBANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JOMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that regional fees are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional administration;
that based on the mandate of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Jombang Regency Government has the authority to prepare a Jombang Regency Regional Regulation concerning General Service Retribution;
that as a follow-up to the provisions of Article 155 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Retribution Tariff is reviewed at least once every 3 (three) years;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f20e5b72-7ec5-4fab-85a5-f99cfc35f895","actionData","errors"]