Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Juga dikenal sebagai: Permen BUMN PER-02/MBU/02/2015 · Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:18 Februari 2015Tanggal Penetapan:17 Februari 2015
Struktur Organisasi PemerintahBadan Usaha Milik Negara

Informasi

TipePeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
TemaPersyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
LokasiKementerian Badan Usaha Milik Negara
Tanggal Berlaku18 Februari 2015
Tanggal Penetapan17 Februari 2015
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Nomor PER-21/MBU/11/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN dengan memastikan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan ini menetapkan persyaratan formal dan materiil bagi calon anggota, termasuk integritas, dedikasi, dan kompetensi manajerial. Selain itu, peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan yang melibatkan penilaian oleh tim khusus dan persetujuan dari Menteri atau RUPS. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih dapat menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif, serta mencegah konflik kepentingan dengan menetapkan larangan rangkap jabatan.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan proses dan hasil penilaian dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.