[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f06d7586-a975-4567-ab6d-ea3959ef48ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012","number","18","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","2013-01-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","01976ebc-ffb4-4aeb-bda1-dde0c512a7d0","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Perka LKPP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","E-Tendering","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 18, BN.2013/No.16, jdih.lkpp.go.id : 5 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG E-Tendering
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering\n2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan E-Tendering dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyesuaian Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Peraturan ini menetapkan prosedur E-Tendering yang meliputi penggunaan aplikasi SPSE, syarat dan ketentuan penggunaan, serta panduan pelaksanaan. Pengguna SPSE termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dan penyedia barang/jasa. Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran, pelaksanaan pemilihan, dan penandatanganan kontrak secara elektronik. Standar dokumen pengadaan melekat pada aplikasi SPSE dan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

","transitional_provisions","1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Kepala ini.\n2. Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala ini.","sanctions","1. Apabila Penyedia barang/jasa melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berlaku, atau masuk ke dalam daftar hitam maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE.\n2. Dalam hal Penyedia barang/jasa telah ditetapkan ke dalam daftar hitam, maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat memasukkan Penyedia barang/jasa ke dalam menu daftar hitam di dalam aplikasi.","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perka LKPP No. 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158827/perka-lkpp-no-5-tahun-2011","4ac635fc-7699-4d86-a82c-59436a650d6e",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Perka LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158824/perka-lkpp-no-1-tahun-2011","6ab5857e-a7ee-4d5c-b96a-b1e25fd014dd","revoked_by",[108],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158339/perka-lkpp-no-1-tahun-2015","c28fa5fb-015e-4a45-a50f-774531c9fe75","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
E-TENDERING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengakomodir perkembangan implementasi E-Tendering pada pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara E-Tendering;
bahwa dalam rangka mempercepat penyesuaian Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik terhadap perkembangan pengadaan barang/jasa perlu mengintegrasikan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f06d7586-a975-4567-ab6d-ea3959ef48ff","actionData","errors"]