[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef03e114-d184-4bdc-9087-00c5ddfd95a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang","short_title","Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007","number","21","year","2007","published_date","2007-04-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberantasan - Tindak Pidana - Perdagangan Orang
2007
Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2007/NO.58, TLN NO.4720, LL SETNEG : 24 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
ABSTRAK:	\n \n Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. \n Dasar hukum UU ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. \n Dalam UU ini diatur ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. selain itu, diatur juga mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007. \n Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan\r\nHukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku. \n Penjelasan : 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan harkat serta martabat manusia. Perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, telah menjadi ancaman serius baik di dalam negeri maupun antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu untuk pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, pembentukan gugus tugas, dan kerja sama internasional. Selain itu, diatur juga hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban restitusi bagi korban dan sanksi bagi pelaku, baik perorangan maupun korporasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.\n2. Jika tindak pidana mengakibatkan korban menderita luka berat atau mati, ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.\n3. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat.","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45342/uu-no-27-tahun-1999","33ed1c24-9388-433f-93ac-44d31856074e",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52862/uu-no-73-tahun-1958","8658965a-bca8-44ce-a749-9adebdc40d6a",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946","33080074-508d-4f64-a440-03ae930d4001","revoked_by",[108],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[116],{"_93":117,"_95":110,"_36":111},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2007
CONCERNING
THE ERADICATION OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that every person as a creature of God Almighty has fundamental rights in accordance with the glory of dignity and honor protected by law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that trafficking in persons, especially women and children, is an act that is contrary to human dignity and violates human rights, and therefore must be eradicated;
that trafficking in persons has expanded in the form of organized and unorganized crime networks, both interstate and domestic, thus becoming a threat to society, nation, and state, as well as to the norms of life based on respect for human rights;
that the desire to prevent and combat the crime

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef03e114-d184-4bdc-9087-00c5ddfd95a3","actionData","errors"]