[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec288c21-95d6-41a5-b239-90570d87ba6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2022","number","76/PMK.07/2022","year","2022","published_date","2022-04-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN – PENERIMAAN – OTONOMI KHUSUS
2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 76/PMK.07/2022, BN.2022/NO. 411; https:jdih.kemenkeu.go.id : 117 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus
ABSTRAK:	\n \n Bahwa ketentuan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran,\r\npenatausahaan, pedoman penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi dana otonomi\r\nkhusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan\r\nDana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan\r\nNomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan\r\nNomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,\r\ndan Dana Otonomi Khusus belum menampung ketentuan perencanaan dan\r\npenganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan\r\ndan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan sistem informasi\r\nterintegrasi yang didelegasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021\r\ntentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan\r\nPembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sehingga\r\nperlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Penerimaan\r\ndalam rangka Otonomi Khusus. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN\r\nNo. 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 2 Tahun 2021\r\n(LN Tahun 2021 No. 155, TLN No. 6697), UU 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 62,\r\nTLN No. 4633), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun\r\n2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6757), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103,\r\nTLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018\r\nNo. 229, TLN No. 6297), PP 107 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 239, TLN No. 6731),\r\nPerpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN\r\nTahun 2019 No. 1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI\r\n233/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No. 1681), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN\r\nTahun 2021 No. 1031).\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nPenerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri ini\r\nmeliputi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan penerimaan\r\ndalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Untuk melaksanakan pengelolaan\r\npenerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, Menteri Keuangan selaku pengguna\r\nanggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan: Direktur Jenderal Perimbangan\r\nKeuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; Direktur Dana Transfer\r\nUmum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan Direktur Kapasitas\r\ndan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD. KPA BUN Pengelolaan\r\nDana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk\r\npenerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada Direktur Jenderal Perimbangan\r\nKeuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. Penerimaan dalam rangka\r\nOtonomi Khusus Provinsi Papua terdiri atas: Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi\r\nPapua berupa selisih antara 70% (tujuh puluh persen) bagian Daerah sebagai DBH\r\ndalam rangka Otonomi Khusus dengan persentase bagian Daerah DBH sumber daya\r\nalam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang pengalokasiannya\r\ndiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; Dana Otonomi Khusus\r\nProvinsi Papua; dan DTI. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dihitung setara\r\ndengan 2,25% (dua koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional yang terdiri atas\r\nDana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar 1 % (satu persen) dari pagu DAU\r\nnasional; dan Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan\r\nberbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari pagu\r\nDAU nasional. Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi\r\nKhusus antarprovinsi berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang ditetapkan oleh\r\nMenteri Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\na. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 62, dan Pasal 65 Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,\r\nDana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana\r\nAlokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2019 Nomor 1681); dan\r\nb. ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus, Dana\r\nTambahan Infrastruktur, dan DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi\r\ndalam rangka Otonomi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n112/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke\r\nDaerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 1019),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 177 HLM, Lampiran halaman 118-177. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 62, dan Pasal 65 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020.\n2. Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2016.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan untuk otonomi khusus, khususnya di Provinsi Papua dan Aceh. Kebijakan ini mengatur perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan dana otonomi khusus. Peraturan ini juga mencakup pembentukan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan penerimaan tersebut. Selain itu, peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penunjukan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana otonomi khusus. Hak dan kewajiban subjek hukum diatur melalui kewajiban pelaporan, penyusunan rencana anggaran, dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Indikasi Kebutuhan Dana TKD penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk DTI Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020.\n2. Penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan untuk DTI Tahun Anggaran 2023 menggunakan pagu alokasi DTI yang diusulkan oleh provinsi.\n3. Bupati dan wali kota menyampaikan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2023 kepada gubernur paling lama minggu kedua bulan Mei tahun 2022.\n4. Hasil evaluasi atas rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua kabupaten/kota diterima oleh bupati dan wali kota paling lama minggu keempat bulan Mei tahun 2022.\n5. Hasil penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan diterima oleh gubernur paling lama minggu pertama bulan Juni tahun 2022.\n6. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi serta kompilasi rencana anggaran dan Program penggunaan kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lama minggu pertama bulan Juni tahun 2022.\n7. Gubernur menyampaikan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk provinsi untuk Tahun Anggaran 2023 kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lama minggu ketiga bulan Mei tahun 2022.\n8. Pelaksanaan pembahasan hasil reviu rencana anggaran dan Program penggunaan provinsi untuk Tahun Anggaran 2023 paling lama minggu kedua bulan Juni tahun 2022.\n9. Gubernur menyampaikan penyesuaian rencana dan Program penggunaan untuk Tahun Anggaran 2023 paling lama minggu ketiga bulan Juni tahun 2022.\n10. Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi untuk Tahun Anggaran 2023 kepada gubernur paling lama bulan Mei tahun 2022.\n11. Usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi untuk Tahun Anggaran 2023 disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lama bulan Juni tahun 2022.\n12. Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 antarprovinsi dan antarkabupaten/kota terdiri atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dengan bobot 40%, penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 40%, dan penyampaian perbaikan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah dengan bobot 20%.","sanctions","1. Dalam hal Kepala Daerah melakukan penyalahgunaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan.\n2. Penundaan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar 20% dari pagu alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan yang disalahgunakan.","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi KhususPasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 62","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128172/pmk-no-139pmk072019","0221d792-880b-4cf7-90af-641987716975",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PMK No. 112/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah DitentukanMencabut ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121127/pmk-no-112pmk072016","981c2ba3-7270-4b1d-a0c5-f15713b10c8b","revoked_by",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PMK No. 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293302/pmk-no-33-tahun-2024","9df11478-4788-4738-b1bc-b609f1ce8a4d","partially_revokes",[113,115],{"_96":114,"_98":99,"_36":100},"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019",{"_96":116,"_98":103,"_36":104},"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2016","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[123],{"_96":124,"_98":125,"_36":126},"PMK No. 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244838/pmk-no-18pmk072023","4720b52e-e7e3-4bd6-8608-9d1244d75dcc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 76/PMK.07/2022
on
MANAGEMENT OF REVENUE WITHIN THE FRAMEWORK OF SPECIAL AUTONOMY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to improve the efficiency, effectiveness, and accountability of planning and budgeting, allocation, distribution, administration, reporting, monitoring and evaluation, guidance and supervision, and management of integrated information systems, it is necessary to re-regulate the provisions regarding revenue management for special autonomy;
that the provisions regarding budgeting, allocation, distribution, administration, guidelines for use, and monitoring and evaluation of special autonomy funds as regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 139/PMK.07/2019 on the Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec288c21-95d6-41a5-b239-90570d87ba6b","actionData","errors"]