Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Juga dikenal sebagai: Peraturan BI 10/37/PBI/2008 · Peraturan BI No. 10/37/PBI/2008

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:16 Desember 2008Tanggal Penetapan:16 Desember 2008
Perbankan & Lembaga KeuanganKebijakan Perekonomian Nasional

Informasi

TipePeraturan Bank Indonesia
TemaTransaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
LokasiBank Indonesia
Tanggal Berlaku16 Desember 2008
Tanggal Penetapan16 Desember 2008
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

(-)

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan mendukung pasar valuta asing domestik yang sehat. Bank Indonesia mengatur transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk mendorong perkembangan pasar yang sehat dan mengurangi transaksi spekulatif. Bank diwajibkan memiliki pedoman internal tertulis dan menggunakan kuotasi harga yang ditetapkan oleh Bank. Transaksi harus diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh, kecuali dalam kondisi force majeure. Bank dilarang melakukan transaksi terkait structured product dan memberikan kredit untuk transaksi derivatif kecuali untuk kegiatan ekspor/impor. Bank juga dilarang memberikan cerukan dalam transaksi ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan kewajiban membayar denda.

1. Bank yang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor sebelum berlakunya PBI ini dapat meneruskan transaksi sampai dengan jatuh waktu kontrak. 2. Transaksi yang masih outstanding dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok melalui percepatan penyelesaian, restrukturisasi kontrak, atau menggunakan dana pinjaman dari Bank. 3. Penyelesaian transaksi harus menggunakan rupiah sepanjang memungkinkan dan dilengkapi dengan dokumen yang memadai.

1. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan/atau Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pencantuman dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank, dan/atau pemberhentian pengurus Bank. 2. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% dari nilai nominal transaksi yang dilanggar, dengan total sanksi maksimal Rp 27.000.000.000 dalam satu tahun kalender.