[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e744e673-85be-4276-b866-4ea2d99e7a10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","2017-06-08","effective_date","2017-06-12","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 4, BN.2017/No.827, jdih.kpu.go.id : 55 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 679);\n2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memudahkan pemahaman mengenai peraturan kampanye pemilihan yang telah mengalami tiga kali perubahan dan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilihan sebelumnya.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek kampanye, termasuk:

\n\n

Asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang meliputi mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.
Metode kampanye yang dapat dilakukan oleh partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye, seperti pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
Fasilitasi kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan di media massa.
Pembentukan dan pendaftaran Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, Petugas Kampanye, Pihak Lain, dan Relawan.
Materi kampanye yang wajib memuat visi, misi, dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Ketentuan mengenai debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan kampanye di media massa.
Jadwal waktu dan lokasi kampanye.
Pemberitaan dan penyiaran kampanye melalui media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran.
Ketentuan mengenai kampanye pemilihan oleh pejabat negara.
Peranan pemerintah, TNI, dan Polri dalam kampanye.
Larangan dan sanksi terkait kampanye.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kampanye yang jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:\n a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau\n b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan KPU No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173264/peraturan-kpu-no-12-tahun-2016","62b133a8-e532-462a-a5f3-6e1dfca64df0",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173237/peraturan-kpu-no-7-tahun-2015","3847baaf-f13d-4b2e-a31c-3ddfd4c7efdd","revoked_by",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300739/peraturan-kpu-no-13-tahun-2024","7a6d4d82-18f7-4684-9c41-c7ecafd0cb44","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[117],{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"Peraturan KPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173401/peraturan-kpu-no-11-tahun-2020","34d53736-6278-4366-9d78-b65869004512","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2017
on
CAMPAIGN OF ELECTION OF GOVERNOR AND VICE GOVERNOR,
REGENT AND VICE REGENT, AND/OR MAYOR AND VICE MAYOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to facilitate understanding on
the General Election Commission Regulation on the Campaign
of Election of Governor and Vice Governor, Regent and
Vice Regent, and/or Mayor and Vice Mayor
which has been amended three times, and
based on the results of the evaluation of the implementation
of the Election of Governor and Vice Governor, Regent and
Vice Regent, and/or Mayor and Vice Mayor,
it is necessary to improve the General Election Commission Regulation
in question;
that based on the considerations as
referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e744e673-85be-4276-b866-4ea2d99e7a10","actionData","errors"]