[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3de655b-cdac-4ef2-94f8-f2235203c158","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021","number","18","year","2021","published_date","2021-05-28","effective_date","2021-06-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN ANDON PENANGKAPAN IKAN
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 18, BN 2021/ NO 628 ; PERATURAN.GO.ID; 59 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4), \r\nPasal 46 ayat (5), dan Pasal 117 ayat (2) Peraturan \r\nPemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan \r\nBidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang \r\nPenempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu \r\nPenangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara \r\nRepublik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon \r\nPenangkapan Ikan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6639);\r\n 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang\r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);\r\n5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata \r\nKerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114) \n Mengatur tentang:\r\na. ketentuan umum yang berisi tentang penjelasan istilah-istilah\r\nb. Jalur penangkapan ikan\r\nc. Alat penangkapan ikan\r\nd. Alat bantu penangkapan ikan\r\ne. Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas\r\nf. Penataan andon penangkapan ikan\r\ng. Pemantauan dan evaluasi\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. \n Mencabut a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 880);\r\nb. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan \r\nIkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 947); \r\nc. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan \r\nIkan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah \r\nPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan \r\nLaut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2020 Nomor 1398); dan\r\nd. Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang \r\nAlat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan \r\nPerikanan Negara Republik Indonesia,\r\n \n 117 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 880);\n2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 947);\n3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1398);\n4. Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penempatan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas, serta penataan Andon Penangkapan Ikan.\n\n Kebijakan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (5), dan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.\n\n Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jalur Penangkapan Ikan:**\n * Pembagian jalur penangkapan ikan menjadi WPPNRI dan Laut Lepas.\n * Definisi dan klasifikasi WPPNRI di Perairan Laut (Jalur I, II, III) dan WPPNRI PD (Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dll.).\n * Penetapan jalur mempertimbangkan karakteristik perairan.\n2. **Alat Penangkapan Ikan (API):**\n * Pengelompokan jenis API (jaring lingkar, jaring tarik, jaring hela, dll.).\n * Klasifikasi API yang diperbolehkan dan dilarang.\n * Larangan penangkapan ikan dengan cara merusak (bahan peledak, racun, listrik).\n3. **Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI):**\n * Jenis ABPI meliputi Rumpon dan lampu.\n * Ketentuan mengenai penempatan dan pemanfaatan Rumpon (hanyut dan menetap).\n * Persyaratan teknis Rumpon (komponen, tanda pengenal).\n4. **Penempatan API dan ABPI:**\n * Penyesuaian penempatan dengan sifat API, kapasitas, selektivitas, jenis ABPI, ukuran kapal, daerah penangkapan, dan karakteristik perairan.\n * Ketentuan spesifik untuk setiap jenis API dan ABPI di berbagai jalur penangkapan dan WPPNRI.\n5. **Penataan Andon Penangkapan Ikan:**\n * Pengaturan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dari luar wilayah administrasinya (Andon).\n * Persyaratan perizinan (Perizinan Berusaha, STKA, STPI Andon, TDPI Andon).\n * Kewajiban pelaporan hasil tangkapan.","transitional_provisions","1. Surat Izin Penangkapan Ikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n2. Penempatan API dan ABPI yang terdapat dalam permohonan surat izin usaha perikanan, buku kapal perikanan, dan surat izin Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.\n3. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon, dan STKA yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n4. Orang perseorangan atau korporasi yang telah memiliki surat izin Penangkapan Ikan dengan menggunakan API berupa:\n * pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci;\n * payang, untuk kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) gross tonnage sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, termasuk payang teri dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter; atau\n * jaring insang tetap, termasuk jaring liong bun dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥8 (lebih dari atau sama dengan delapan) inci,\nsebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih dapat menggunakan API tersebut sampai dengan tanggal 1 Mei 2022.","sanctions","(-)","revokes",[93,99,103,107],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen KKP No. 59/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159488/permen-kkp-no-59permen-kp2020-tahun-2020","a869133b-d6cb-43bb-b9be-83da3df070f5",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Permen KKP No. 25/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159454/permen-kkp-no-25permen-kp2020-tahun-2020","72e0a108-5dc7-466a-a0ac-a744db669342",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"Permen KKP No. 26/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Rumpon","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158368/permen-kkp-no-26permen-kp2014-tahun-2014","2dd09825-8224-428c-960c-9bd881a20339",{"_94":108,"_96":109},"Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia","","revoked_by",[112],{"_94":113,"_96":114,"_36":115},"Permen KKP No. 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280253/permen-kkp-no-36-tahun-2023","87a3e0a2-93b3-4b7b-8c24-e3b0263554fb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2021
CONCERNING
PLACEMENT OF FISHING GEAR AND FISHING AIDS
IN THE FISHERIES MANAGEMENT AREA OF THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE HIGH SEAS AND ARRANGEMENT OF ANDON
FISHING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 45 paragraph (4), Article 46 paragraph (5), and Article 117 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of Marine Affairs and Fisheries, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Fisheries Management Area of the State of the Republic of Indonesia and the High Seas and Arrangement of Andon Fishing;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3de655b-cdac-4ef2-94f8-f2235203c158","actionData","errors"]