[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a869133b-d6cb-43bb-b9be-83da3df070f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020","number","59/PERMEN-KP/2020","year","2020","published_date","2020-11-18","effective_date","2020-11-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS
2020
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 59/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1398, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di \r\nWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); \r\n4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);\r\n5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);\r\n \n Mengatur tentang jalur penangkapan ikan, Alat penangkapan Ikan, Alat bantu penangkapan ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Pada Jalur Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas, Alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak, dan pemantauan dan evaluasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN\u0002KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154), \n 56 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini menetapkan jalur-jalur penangkapan ikan yang terdiri dari WPPNRI dan laut lepas, dengan WPPNRI dibagi menjadi Jalur Penangkapan Ikan I, II, dan III. Setiap jalur memiliki batasan wilayah dan karakteristik kedalaman perairan yang berbeda. Peraturan ini juga mengatur jenis-jenis alat penangkapan ikan (API) yang diperbolehkan dan dilarang, serta persyaratan teknis untuk pengoperasiannya, termasuk ukuran mata jaring, panjang tali ris atas, dan penggunaan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) seperti rumpon dan lampu. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI, yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta gubernur sesuai dengan kewenangannya.","transitional_provisions","1. Surat izin Penangkapan Ikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n2. Permohonan surat izin usaha perikanan, buku kapal perikanan, dan/atau surat izin Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemberian Jalur Penangkapan Ikan, API, dan ABPI dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016.\n3. Orang perseorangan atau korporasi yang telah memiliki surat izin Penangkapan Ikan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, yang menggunakan API berupa: payang, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal; atau jaring insang tetap, masih dapat menggunakan API tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 sampai dengan paling lama 1 (satu) kali perpanjangan surat izin Penangkapan Ikan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen KKP No. 71/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158662/permen-kkp-no-71permen-kp2016-tahun-2016","9e2e7a8e-6c40-4ab4-9ed2-3a8691834c5c","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Permen KKP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/190258/permen-kkp-no-18-tahun-2021","e3de655b-cdac-4ef2-94f8-f2235203c158","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 59/PERMEN-KP/2020
CONCERNING
FISHING LANES AND FISHING GEAR IN THE AREA OF
FISHERIES MANAGEMENT OF THE STATE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE HIGH SEAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to realize the management of fish resources to improve the welfare of the community while still paying attention to the carrying capacity and sustainability of fish resources, it is necessary to replace the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 71/PERMEN-KP/2016 concerning Fishing Lanes and Placement of Fishing Gear in the Fisheries Management Area of the State of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a869133b-d6cb-43bb-b9be-83da3df070f5","actionData","errors"]