[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e33d52d0-65fd-4843-a565-97c90ba157cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":23,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_133":134},"title","Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan","short_title","Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014","number","30","year","2014","published_date","2014-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Administrasi Pemerintahan","subject_matter","Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.\r\n\r\nPengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.\r\n\r\nUndang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi pemerintahan
2014
Undang-undang (UU) NO. 30, LN.2014/No. 292, TLN No. 5601, LL SETNEG: 66 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Administrasi Pemerintahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nbahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;\r\nbahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang- undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;\r\n \n Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.\r\n\r\nPengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.\r\n\r\nUndang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. \n - \n Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengatur tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas, memberikan perlindungan hukum, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.\n\nRuang lingkup pengaturan mencakup aktivitas badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan badan/pejabat lain yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Hal ini mencakup hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.\n\nPejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan wewenang dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, serta berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kewenangan yang diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat, serta pembatasan dan larangan penyalahgunaan wewenang.\n\nDiskresi dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan. Penggunaan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.","transitional_provisions","1. Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.\n2. Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.\n3. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus.\n4. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini belum terbit, hakim atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dikenai sanksi administratif ringan.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dikenai sanksi administratif sedang.\n3. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dikenai sanksi administratif berat.\n4. Pelanggaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103,109,113],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_104":110,"_106":111,"_36":112},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_104":114,"_106":115,"_36":116},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[127],{"_128":129,"_106":130,"_131":132},"nomor_putusan","66/PUU-XXIV/2026","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/232/putusan_mkri_66-PUU-XXIV-2026.pdf","teks","Frasa \"kerugian negara\" dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai \"kerugian keuangan negara\", sehingga norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) selengkapnya berbunyi:\r\n“(5) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.\r\n(6) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.”","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 30 OF 2014
TENTANG
GOVERNMENT ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;

Bearing in Mind:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

With Joint Consent

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

dan

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e33d52d0-65fd-4843-a565-97c90ba157cd","actionData","errors"]