Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga

Juga dikenal sebagai: PMK 65/PMK.03/2018 · PMK No. 65/PMK.03/2018

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:29 Juni 2018Tanggal Penetapan:28 Juni 2018
Perbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku29 Juni 2018
Tanggal Penetapan28 Juni 2018
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018 ini bertujuan untuk menyelaraskan tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Peraturan ini mengatur kembali definisi dan ketentuan terkait imbalan bunga, termasuk perubahan pada beberapa pasal yang mengatur tentang objek pajak, utang pajak, dan prosedur pemberian imbalan bunga. Selain itu, peraturan ini juga menambahkan ketentuan baru mengenai kompensasi imbalan bunga dengan utang pajak dan prosedur administrasi terkait penerbitan surat keputusan dan surat perintah pembayaran imbalan bunga.

1. Terhadap permohonan pemberian imbalan bunga yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diselesaikan, tata cara penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. Terhadap penerbitan SKPPIB yang belum ditindaklanjuti dengan pemberian imbalan bunga sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tata cara penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(-)