[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db503cf1-4101-40b9-8260-3ea39b06a92b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021","number","98","year","2021","published_date","2021-10-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[75,78],{"_6":76,"_54":77,"_56":-5},"8578e665-6e88-405d-a974-34a3fd6c051d","karbon",{"_6":79,"_54":80,"_56":-5},"9c5db6d6-e22a-440c-b77b-feb4aeedce28","carbon","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Nilai Ekonomi - Karbon - Pencapaian - Target Kontribusi - Nasional - Pengendalian - Emisi - Gas - Rumah Kaca - Pembangunan Nasional
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 98, LN.2021/No.249, jdih.setneg.go.id : 68 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
ABSTRAK:	\n \n Berbagai dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1994; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 16 Tahun 2016; dan PP Nomor 46 Tahun 2017. \n Perpres ini mengatur mengenai: 1) maksud, tujuan, dan ruang lingkup; 2) upaya pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution/NDC; 3) tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon; 4) kerangka transparansi; 5) pemantauan dan evaluasi; 6) pembinaan dan pendanaan; dan 7) komite pengarah pada pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon/NEK untuk mencapai NDC dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca/GRK. Pelaksanaan upaya\r\npencapaian target NDC dilakukan melalui penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. \n Perpres ini mencabut Perpres Nomor 61 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2011. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

","scope_and_parties","policy_content","

Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan

Pelaku Usaha yang ingin berpartisipasi dalam mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK), khususnya Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja, diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, penyelenggaraan NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
Untuk mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK, suatu usaha dan/atau kegiatan harus melalui tahapan pendaftaran di SRN PPI dan verifikasi oleh verifikator independen.
Pelaksanaan Perdagangan Karbon luar negeri memerlukan otorisasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penggunaan skema sertifikasi emisi GRK selain yang diterbitkan secara nasional harus memenuhi standar internasional (ISO 14064 dan ISO 14065) dan penyelenggaranya harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Penambahan Ketentuan Baru:

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK): Memperkenalkan NEK sebagai instrumen utama untuk mencapai target NDC, yang dapat diselenggarakan melalui mekanisme Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan Atas Karbon, dan mekanisme lain yang berkembang.
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI): Menetapkan SRN PPI sebagai sistem tunggal berbasis web untuk pengelolaan data dan informasi aksi mitigasi, adaptasi, dan NEK, serta mewajibkan semua Pelaku Usaha untuk mencatatkan kegiatannya di dalamnya.
Bursa Karbon: Mengamanatkan adanya Bursa Karbon di Indonesia sebagai platform untuk mekanisme pasar karbon.
Hak Atas Karbon: Menegaskan bahwa Hak Atas Karbon adalah penguasaan karbon oleh negara.
Komite Pengarah: Membentuk komite pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memberikan arah kebijakan NEK dan pengendalian emisi GRK.

Penambahan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban baru bagi Pelaku Usaha untuk mencatatkan dan melaporkan semua pelaksanaan Aksi Mitigasi, Aksi Adaptasi, penyelenggaraan NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI. Kewajiban ini menjadi prasyarat untuk dapat berpartisipasi dalam mekanisme NEK dan memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Penambahan Mekanisme Implementasi kegiatan yang diatur dalam peraturan tersebut

Terdapat beberapa mekanisme implementasi baru untuk pengendalian emisi GRK, yaitu mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diimplementasikan melalui Perdagangan Karbon (meliputi Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK), Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-Based Payment), dan Pungutan Atas Karbon.

","transitional_provisions","

Rencana Aksi Nasional dan Daerah terkait penurunan emisi GRK yang sudah ada wajib disesuaikan dengan Perpres ini paling lambat 1 tahun sejak diundangkan.
Pelaku Usaha yang telah melaksanakan Perdagangan Karbon atau Pembayaran Berbasis Kinerja sebelum Perpres ini berlaku, wajib mencatatkan dan melaporkannya melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) paling lambat 1 tahun. Unit Karbon yang sudah dimiliki dan dicatatkan hanya dapat dijual untuk perdagangan dalam negeri.
Pelaku Usaha yang sudah ada wajib menyesuaikan tata laksana penyelenggaraan NEK sesuai Perpres ini paling lambat tahun 2023.

","sanctions","

Sanksi Administratif:

Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pada SRN PPI atau melanggar prosedur Offset Emisi GRK dapat dikenakan sanksi administratif.
Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi:
Teguran tertulis.
Paksaan pemerintah.
Denda administratif.
Pembekuan atau pencabutan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.
Penggunaan sertifikat untuk perdagangan karbon internasional tanpa otorisasi Menteri akan berakibat pada pencabutan sertifikat setelah diberikan peringatan tertulis hingga tiga kali.

Disinsentif/Sanksi Lainnya:

Pelaku Usaha yang tidak melapor pada SRN PPI tidak akan diberikan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK atau otorisasi, sehingga dilarang menyelenggarakan NEK.
Bagi pelaku usaha yang telah ada sebelum Perpres ini, kegagalan mendaftar di SRN PPI sesuai ketentuan peralihan akan menyebabkan mereka tidak dapat menjual sisa Unit Karbon yang dimiliki.

","revokes",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERPRES No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41187/perpres-no-71-tahun-2011","bb53c2f1-7d16-4117-873f-39d74fb4ca34",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"PERPRES No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41199/perpres-no-61-tahun-2011","4f37f98f-c77c-4167-b69b-90bb430511d4","revoked_by",[113],{"_102":114,"_104":115,"_36":116},"Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334733/perpres-no-110-tahun-2025","df8e52e1-bdd6-42fd-94c5-77ce39fb23fc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 98 OF 2021

ON

IMPLEMENTATION OF CARBON ECONOMIC VALUE FOR ACHIEVING THE TARGET OF NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION AND CONTROL OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN NATIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

a. that various impacts and consequences of climate change affect the quality of life of the community so that steps need to be taken to protect the community as referred to in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 65 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management;

b. that in order to control climate change, the Government has ratified the Paris Agreement through Law Number 16 of 2016 on Ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, which contains the Government's obligations in contributing to the reduction of greenhouse gas emissions determined nationally to limit the increase in average global temperature below 2°C (two degrees Celsius) to 1.5°C (one point five degrees Celsius) from pre-industrial levels;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db503cf1-4101-40b9-8260-3ea39b06a92b","actionData","errors"]

Penambahan Mekanisme Implementasi kegiatan yang diatur dalam peraturan tersebut

Terdapat beberapa mekanisme implementasi baru untuk pengendalian emisi GRK, yaitu mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diimplementasikan melalui Perdagangan Karbon (meliputi Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK), Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-Based Payment), dan Pungutan Atas Karbon.

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIANUMBER 98 OF 2021

ON

IMPLEMENTATION OF CARBON ECONOMIC VALUE FOR ACHIEVING THE TARGET OF NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION AND CONTROL OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN NATIONAL DEVELOPMENT

Considering:

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 98 OF 2021