Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional

Juga dikenal sebagai: PERPRES 110/2025 · PERPRES No. 110 Tahun 2025 · PERPRES Nomor 110 Tahun 2025

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:10 Oktober 2025Tanggal Penetapan:10 Oktober 2025
Lingkungan Hidup, Sosial, & Tata Kelola (ESG)KarbonPertambangan & Sumber Energi

Informasi

TipePeraturan Presiden (Perpres)
TemaPenyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku10 Oktober 2025
Tanggal Penetapan10 Oktober 2025
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan perubahan iklim yang berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan, dengan mengintegrasikan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) nasional melalui alokasi karbon, penyusunan dan penetapan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC), tata laksana instrumen NEK, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan, serta pembentukan komite pengarah. Kewenangan dibagi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

1. Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional dan Daerah terkait penurunan Emisi GRK yang masih berlaku disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 2. Pelaku Usaha yang telah memiliki Unit Karbon dan belum melakukan transaksi Perdagangan Karbon atau Pembayaran Berbasis Kinerja, wajib mengikuti ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 3. Perjanjian internasional dalam bidang penyelenggaraan instrumen NEK yang telah disetujui Pemerintah Indonesia sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(-)