[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df8e52e1-bdd6-42fd-94c5-77ce39fb23fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025","number","110","year","2025","published_date","2025-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional","subject_matter","Perpres ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian Emisi GRK nasional dilakukan melalui: 1) Alokasi Karbon; 2) penyusunan dan penetapan NDC; 3) tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK; 4) kerangka transparansi; 5) pemantauan dan evaluasi; 6) pembinaan dan pendanaan; dan 7) pembentukan komite pengarah.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Nilai Ekonomi - Karbon - Emisi Gas Rumah Kaca
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 110, LN 2025 (172) : 68 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
ABSTRAK:	\n \n Sebagai bentuk upaya pengendalian perubahan iklim, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional yang sudah tidak sesuai Iagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2004; dan UU No. 32 Tahun 2009. \n Perpres ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian Emisi GRK nasional dilakukan melalui: 1) Alokasi Karbon; 2) penyusunan dan penetapan NDC; 3) tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK; 4) kerangka transparansi; 5) pemantauan dan evaluasi; 6) pembinaan dan pendanaan; dan 7) pembentukan komite pengarah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2025. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 68 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan perubahan iklim yang berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan, dengan mengintegrasikan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) nasional melalui alokasi karbon, penyusunan dan penetapan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC), tata laksana instrumen NEK, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan, serta pembentukan komite pengarah. Kewenangan dibagi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional dan Daerah terkait penurunan Emisi GRK yang masih berlaku disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 2. Pelaku Usaha yang telah memiliki Unit Karbon dan belum melakukan transaksi Perdagangan Karbon atau Pembayaran Berbasis Kinerja, wajib mengikuti ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 3. Perjanjian internasional dalam bidang penyelenggaraan instrumen NEK yang telah disetujui Pemerintah Indonesia sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERPRES No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021","db503cf1-4101-40b9-8260-3ea39b06a92b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 110 OF 2025
on
IMPLEMENTATION OF CARBON PRICING INSTRUMENT AND
NATIONAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS CONTROL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that increasing global warming results in climate change, thereby negatively impacting the quality of the environment and threatening the survival of humans and other living creatures, thus requiring climate change control measures;
that climate change control measures need to be taken in line with national economic development based on the principles of sustainable and environmentally sound development;
that as a form of effort to control climate change, the Government has issued Presidential Regulation Number 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Pricing for Achieving Target kontribusi yang ditetapkan secara nasional and Greenhouse Gas Emissions Control in National Development which is no longer in accordance with the legal needs and the community, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Implementation of carbon pricing Instruments and National greenhouse gas emissions control;

Bearing in Mind :

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4421);
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5059) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);

HAS DECIDED:

To stipulate :

PRESIDENTIAL REGULATION ON THE IMPLEMENTATION OF CARBON PRICING INSTRUMENTS AND NATIONAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS CONTROL.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df8e52e1-bdd6-42fd-94c5-77ce39fb23fc","actionData","errors"]