[{"_1":2,"_148":-5,"_149":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","daebc3fc-570d-4b3d-8fd7-6e0f6280ca11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_144":145,"_146":147},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":-5,"_142":143},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEMERINTAHAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PEMERINTAHAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No. 51
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional\r\ndalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat\r\nsetempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita\r\nkemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia,\r\nDesa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga\r\nperlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju,\r\nmandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan\r\nlandasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan\r\npembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan\r\nsejahtera;\r\nc. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu\r\nmembuat peraturan mengenai desa; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5495);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4593);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4373);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4889);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43\r\nTahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); \n (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa.\r\n(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi\r\ntingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan.\r\n(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :\r\na. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;\r\nb. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;\r\nc. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;\r\nd. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan\r\ne. meningkatkan daya saing Desa.\r\n(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :\r\na. pembentukan;\r\nb. penggabungan;\r\nc. perubahan status; dan\r\nd. penetapan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016. \n a. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata\r\nCara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar\r\nTahun 2006 Nomor 10);\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2006 tentang\r\nSusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 11);\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata\r\nCara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 12);\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kerja\r\nSama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006\r\nNomor 16);\r\ne. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan\r\nPermusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006\r\nNomor 17);\r\nf. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2008 tentang\r\nKetentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan,\r\nPerubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan\r\nMenjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 5);\r\ng. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2009\r\ntentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Selayar Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3); dan\r\nh. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2009\r\ntentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Selayar Tahun 2009 Nomor 5).\r\n \n 96 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 10);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 11);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 12);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 16);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 17);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 5);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3); dan\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2009 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa, memberikan kejelasan status hukum, melestarikan adat dan budaya desa, mendorong partisipasi masyarakat, membentuk pemerintahan desa yang profesional, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan sosial budaya, memajukan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penataan desa yang meliputi pembentukan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

\n\n

Selain itu, diatur pula tata cara penyusunan peraturan di desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kerja sama desa dengan desa lain atau pihak ketiga juga diatur untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa juga diatur sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dan melestarikan adat istiadat.

\n\n

Camat memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan desa, termasuk fasilitasi penyusunan peraturan, administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, penerapan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa, pemilihan Kepala Desa, tugas dan fungsi BPD, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

","transitional_provisions","1. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.\n3. Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.\n3. Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n4. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[92,98,102,106,110,114,118,121],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Selayar No. 4 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49457/perda-kab-selayar-no-4-tahun-2009","084e9751-397d-49bc-a8b1-9f08f1836b3f",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Selayar No. 17 Tahun 2006 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/110913/perda-kab-selayar-no-17-tahun-2006","c5c64444-39e1-4cb7-927f-ff415757caf7",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kab. Selayar No. 16 Tahun 2006 tentang KERJA SAMA ANTAR DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/110912/perda-kab-selayar-no-16-tahun-2006","35b007d7-0c4e-4115-8b5d-071aa134ed69",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"PERDA Kab. Selayar No. 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/114102/perda-kab-selayar-no-12-tahun-2006","4b279e93-f498-42f3-9c79-87b0fec5761e",{"_93":111,"_95":112,"_36":113},"PERDA Kab. Selayar No. 11 Tahun 2006 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/110891/perda-kab-selayar-no-11-tahun-2006","ec935903-63f1-4ae4-8cba-d40cceb6f08a",{"_93":115,"_95":116,"_36":117},"PERDA Kab. Selayar No. 10 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/110890/perda-kab-selayar-no-10-tahun-2006","2499dd9d-3cb0-410e-9a43-5f088b270275",{"_93":119,"_95":120},"Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa","",{"_93":122,"_95":120},"Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
ON
VILLAGE GOVERNANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering :

that villages possess the right of origin and traditional rights in managing and administering the interests of the local community and play a role in realizing the ideals of independence based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in the constitutional history of the Republic of Indonesia, Villages have developed in various forms so that they need to be protected and empowered in order to become strong, advanced, independent, and democratic so as to create a strong foundation in carrying out government and development towards a just, prosperous, and welfare society;
that with the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=daebc3fc-570d-4b3d-8fd7-6e0f6280ca11","actionData","errors"]