Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni, dengan pengecualian bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau diperbantukan di luar instansi pemerintah. Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja, serta tidak termasuk tunjangan bahaya, risiko, atau profesi. Selain itu, pajak penghasilan atas gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas ditanggung oleh pemerintah.