[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8573182-4f62-478f-85ef-ab6ab4cbc1d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","short_title","Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2017","number","18","year","2017","published_date","2017-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","subject_matter","Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELINDUNGAN-PEKERJA-MIGRAN-INDONESIA
2017
Undang-undang (UU) NO. 18, LN.2017/NO.242, TLN NO.6141, LL SETNEG : 54 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;\r\nbahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;\r\nbahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;\r\nbahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem pelindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;\r\nbahwa penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 G, Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);\r\n\r\n \n Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.","scope_and_parties","","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, mulai dari sebelum, selama, hingga setelah masa kerja di luar negeri. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak asasi manusia, kesempatan kerja yang layak, serta pelindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan tidak adil.\n\nKetentuan substansial dalam undang-undang ini mencakup:\n\n1. **Definisi dan Kategori PMI:** Menjelaskan siapa yang termasuk sebagai PMI, termasuk pelaut, serta yang dikecualikan seperti diplomat dan pelajar.\n2. **Persyaratan PMI:** Menetapkan syarat usia minimal, kompetensi, kesehatan, kepesertaan jaminan sosial, dan dokumen lengkap.\n3. **Hak dan Kewajiban PMI:** Merinci hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, informasi yang benar, pelindungan hukum, upah yang layak, serta kewajiban untuk menaati peraturan dan menghormati adat istiadat setempat.\n4. **Pelindungan PMI:** Mengatur pelindungan administratif dan teknis sebelum bekerja, pelindungan selama bekerja melalui atase ketenagakerjaan, dan pelindungan setelah bekerja berupa fasilitasi kepulangan dan reintegrasi.\n5. **Jaminan Sosial:** Mewajibkan penyelenggaraan jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya.\n6. **Biaya Penempatan:** Melarang pembebanan biaya penempatan kepada PMI.\n7. **Larangan Penempatan:** Melarang penempatan ke negara yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.\n8. **Layanan Terpadu Satu Atap:** Mengamanatkan pembentukan layanan terpadu untuk mempermudah pengurusan dokumen dan administrasi.\n9. **Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah:** Membagi tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam memberikan pelindungan.\n10. **Kelembagaan:** Menetapkan peran Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pembuat kebijakan dan Badan sebagai pelaksana kebijakan.\n11. **Pelaksana Penempatan:** Mengatur peran Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan perusahaan yang menempatkan pekerja untuk kepentingan sendiri.\n12. **Sanksi Administratif dan Pidana:** Menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.","transitional_provisions","1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dibentuknya Badan berdasarkan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 56 dan Pasal 62 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dapat dikenai sanksi pidana.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40786/uu-no-39-tahun-2004","fdb1a65c-a952-48f8-a33b-37748fe4a18b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113,117,121],{"_98":114,"_100":115,"_36":116},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_98":118,"_100":119,"_36":120},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_98":122,"_100":123,"_36":124},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2017
CONCERNING
PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that work is a human right that must be upheld, respected, and guaranteed its enforcement as mandated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the state guarantees the rights, opportunities, and provides protection for every citizen without discrimination to obtain decent work and income, both at home and abroad in accordance with their expertise, keterampilan, talent, interest, and ability;
that Indonesian Migrant Workers must be protected from human trafficking, slavery and forced labor, victims of violence, abuse, crimes against human dignity, and other treatments that violate human rights;
that the placement of Indonesian Migrant Workers is an effort to realize equal rights and opportunities for manpower to obtain decent work and income, the implementation of which is carried out while still paying attention to dignity, human rights, and legal protection, as well as equal employment opportunity and the provision of manpower in accordance with national interests;
that the state is obliged to improve the entire protection system for Indonesian Migrant Workers and their families which reflects the values of humanity and self-esteem as a nation, starting from before working, during working, and after working;
that the placement and protection of Indonesian Migrant Workers needs to be carried out in an integrated manner between government agencies, both central and regional, by involving the community;
that the provisions regulated in Law Number 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad are no longer in accordance with the development of the need for protection of Indonesian Migrant Workers;
that based on the considerations as referred to in letters a to g, it is necessary to form a Law concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers.

In view of:

Article 20, Article 21, Article 27 paragraph (2), Article 28D paragraph (1) and paragraph (2), Article 28E paragraph (1) and paragraph (3), Article 28G, Article 28I paragraph (1) and paragraph (2), and Article 29 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 2003 concerning Ketenagakerjaan;
Law Number 6 of 2012 concerning Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families);
and as appropriate.

With Joint Approval

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

Establishes:

LAW ON THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8573182-4f62-478f-85ef-ab6ab4cbc1d3","actionData","errors"]