[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5c1591d-1b66-4e11-874c-94ecb5c6b83c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-04-08","effective_date","2025-04-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cc213f66-936c-4354-8ddc-b99887219af9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum","short_name","Permen PU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum","place_of_enactment","","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

otk-perumahanumum
2025
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 1, BN.2025 (252)/94 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif\tdan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, perlu melakukan\tpenataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;\r\nc.\tbahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis\tdi Kementerian Pekerjaan Umum telah\r\nmendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri\r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum;\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian\tNegara, Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal marga, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal cipta karya, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal bina konstruksi, unit pelaksana teknis di badan pengembangan sumber daya manusia, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pendanaan, jumlah, nama, tipologi, lokasi dan wilayah, penata organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;\r\nb. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan\tMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan\r\nc. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. \n 94 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554).\n2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).\n3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. *Pembentukan dan Penataan UPT*: Menteri Pekerjaan Umum berwenang membentuk dan menetapkan UPT untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan ini mengatur jenis-jenis UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.\n2. *Struktur Organisasi UPT*: Peraturan ini menetapkan susunan organisasi untuk setiap jenis UPT, termasuk bagian umum, bidang, seksi, subbagian, serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung pelaksanaan tugas UPT secara keseluruhan.\n3. *Tugas dan Fungsi UPT*: Setiap UPT memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Misalnya, Balai Besar Wilayah Sungai bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, sedangkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional bertugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi, dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan.\n4. *Tipologi UPT*: Beberapa UPT, seperti Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, memiliki tipologi (Tipe A dan Tipe B) yang menentukan susunan organisasi dan fungsi yang lebih spesifik.\n5. *Tata Kerja UPT*: Peraturan ini mengatur tata kerja UPT, termasuk penyusunan peta bisnis proses, analisis jabatan, penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada UPT di Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetap berlaku serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen PUPR No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307286/permen-pupr-no-9-tahun-2024","a45be15e-1428-4dcd-a349-3096303cc7de",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Permen PUPR No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159634/permen-pupr-no-26-tahun-2020","69269a8b-9a82-4239-87ae-d29fdaad77ca",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"Permen PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159627/permen-pupr-no-16-tahun-2020","0923e7e9-d120-49fd-bf9e-388ac9a08d88","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS
WITHIN THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF PUBLIC WORKS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize an effective and efficient
organization and work procedure to improve the performance
of the implementation of the duties and functions of the technical implementation unit, it is necessary
to structure the organization and work procedures of the technical
implementation unit within the Ministry of Public Works;
that based on the provisions of Article 41 and Article 42
of Presidential Regulation Number 170 of 2024 concerning
the Ministry of Public Works, to carry out
operational technical tasks and/or supporting technical tasks
within the Ministry of Public Works, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5c1591d-1b66-4e11-874c-94ecb5c6b83c","actionData","errors"]