Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Juga dikenal sebagai: PP 25/2004 · PP No. 25 Tahun 2004 · PP Nomor 25 Tahun 2004

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:28 Agustus 2004Tanggal Penetapan:28 Agustus 2004
Politik & Pemilihan Umum

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku28 Agustus 2004
Tanggal Penetapan28 Agustus 2004
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, memberikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun tata tertib. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Ketentuan Substansial

  • Peraturan ini mengatur susunan dan keanggotaan DPRD, termasuk peresmian keanggotaan dan pengucapan sumpah/janji.
  • Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi, dan pembentukan Fraksi diatur berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh partai politik.
  • Pemilihan dan pemberhentian pimpinan DPRD dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan ini.
  • DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta tugas dan wewenang yang mencakup pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan pelaksanaan peraturan, dan pengusulan pengangkatan/pemberhentian Kepala Daerah.
  • Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, serta kewajiban untuk mengamalkan Pancasila dan menaati peraturan perundang-undangan.

1. Peraturan Tata Tertib DPRD yang telah ada, agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini. 2. Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini, dilakukan selambat-lambatnya enam bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(-)