[{"_1":2,"_103":-5,"_104":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","d0e640b5-19fc-41df-a28e-89497d64632b","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_99":100,"_101":102},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":44,"_46":47,"_48":49,"_54":55,"_56":57,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":-5,"_97":98},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2026","number","3","year","2026","published_date","2026-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":47,"_50":51,"_52":53},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":55,"_50":58,"_59":60},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[63],{"_6":64,"_50":65,"_52":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan","subject_matter","PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 29 Tahun 2021.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Perdagangan - perubahan
2026
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3, LN 2026 (5), TLN (7156): 50 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan efektivitas kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam kegiatan distribusi barang serta sarana perdagangan, dan memperkuat pengawasan kegiatan perdagangan serta menyelaraskan pengaturan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 2014; dan PP No. 29 Tahun 2021. \n PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 29 Tahun 2021. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2026. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346); 2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131); dan 3) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 65 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 50, penjelasan hlm 51 sd 65) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.","scope_and_parties","Peraturan ini mengatur perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mencakup penyesuaian terkait efektivitas kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, kemudahan berusaha dalam kegiatan distribusi barang serta sarana perdagangan, penguatan pengawasan kegiatan perdagangan, dan penyelarasan pengaturan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan ini meliputi definisi, ketentuan verifikasi dan penelusuran teknis barang, impor barang dalam keadaan tidak baru, barang yang dilarang ekspor dan impor, barang yang dibatasi impornya, pengawasan impor, pengendalian ekspor dan impor bahan baku industri, koordinasi antar kementerian, kewajiban label berbahasa Indonesia, ketentuan distribusi barang oleh berbagai pelaku usaha (Distributor, Agen, Grosir/Perkulakan, Pengecer), ketentuan perusahaan penjualan langsung, hak distribusi eksklusif, larangan kegiatan perusahaan penjualan langsung, barang yang dilarang dipasarkan melalui penjualan langsung, ketentuan gudang, pencatatan administrasi gudang, pengawasan perdagangan, pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, ketentuan toko swalayan, pendaftaran barang, pendaftaran barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tanda SNI atau tanda kesesuaian, penetapan komoditas dan pasar tujuan ekspor prioritas, promosi dagang, persetujuan tipe alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan, pengaturan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), kewajiban informasi pada kemasan BDKT, jaminan kebenaran kuantitas BDKT, pengawasan di bidang perdagangan, pengenaan sanksi administratif, dan evaluasi pelaksanaan peraturan.","policy_content","Peraturan Pemerintah ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan pengendalian ekspor-impor, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam distribusi barang dan sarana perdagangan, serta memperkuat pengawasan kegiatan perdagangan. Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan substansial meliputi penambahan definisi 'Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha', penyesuaian kriteria verifikasi/penelusuran teknis barang, ketentuan impor barang bekas, barang yang dilarang dan dibatasi ekspor/impornya, mekanisme rapat koordinasi antar kementerian terkait penetapan jenis barang, kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia, pengaturan lebih rinci mengenai pelaku usaha distribusi (Distributor, Agen, Grosir/Perkulakan, Pengecer), ketentuan perusahaan penjualan langsung termasuk kode etik dan larangan skema piramida, pengaturan hak distribusi eksklusif, larangan barang dan jasa dipasarkan melalui penjualan langsung, ketentuan pendaftaran dan pencatatan administrasi gudang, pengawasan perdagangan oleh pemerintah pusat dan daerah, ketentuan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, pengutamaan produk UMK-M oleh toko swalayan, kewajiban pendaftaran barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta penyesuaian ketentuan sanksi administratif. Beberapa peraturan terkait gudang, pendaftaran barang, dan promosi dagang dicabut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Pelanggaran tertentu seperti tidak mencantumkan atau mencantumkan data perizinan secara tidak benar, importasi melebihi volume yang diizinkan, dan tidak memberikan data/informasi yang benar kepada petugas pengawas juga dikenai sanksi administratif. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan perintah Menteri terkait barang yang melanggar ketentuan juga dikenai sanksi administratif.","revoked_by",[],"partially_revoked_by",[],"revokes",[],"amended_by",[],"amends",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2026

CONCERNING

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 29 OF 2021

CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE TRADING SECTOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-id/regulations/d0e640b5-19fc-41df-a28e-89497d64632b/PP%20Nomor%203%20Tahun%202026.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260516%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260516T223928Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f59c847926fcd65699de34622bdaa443541b13f82caa56eaa2491115f04b09d3","actionData","errors"]