[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","1df21c61-2b44-4407-9a56-3124d42897dd","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":44,"_46":47,"_48":49,"_54":55,"_56":57,"_61":62,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021","number","29","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":47,"_50":51,"_52":53},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":55,"_50":58,"_59":60},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[63,66,69,72,75],{"_6":64,"_50":65,"_52":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Penanaman Modal dan Investasi",{"_6":67,"_50":68,"_52":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan",{"_6":70,"_50":71,"_52":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan",{"_6":73,"_50":74,"_52":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Cipta Kerja",{"_6":76,"_50":77,"_52":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan, Pelayanan Publik","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Bidang Perdagangan","subject_matter","PP ini mengatur mengenai: 1) kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; 2) penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; 3) Distribusi Barang; 4) sarana Perdagangan; 5) standardisasi; 6) pengembangan Ekspor; 7) metrologi legal; dan 8) pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan. Beberapa pengaturan baru dalam PP ini antara lain penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan Ekspor dan persetujuan Impor yang menggantikan rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selama ini dijadikan pertimbangan. Terdapat pula perbaikan Service Level Agreement (janji layanan) dan fiktif positif yang menyatakan bahwa permohonan Perizinan Berusaha yang telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Bidang - Perdagangan
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29, LN.2021/No.39, TLN No.6641, jdih.setkab.go.id : 102 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 7 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai: 1) kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; 2) penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; 3) Distribusi Barang; 4) sarana Perdagangan; 5) standardisasi; 6) pengembangan Ekspor; 7) metrologi legal; dan 8) pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan. Beberapa pengaturan baru dalam PP ini antara lain penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan Ekspor dan persetujuan Impor yang menggantikan rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selama ini dijadikan pertimbangan. Terdapat pula perbaikan Service Level Agreement (janji layanan) dan fiktif positif yang menyatakan bahwa permohonan Perizinan Berusaha yang telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n PP ini mencabut Pasal 2 PP Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang; Perpres Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup; dan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern. \n Penjelasan 22 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346);\n2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131);\n3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengatur kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standardisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, dan pengawasan kegiatan perdagangan. Peraturan ini menata kembali kewenangan perizinan di bidang perdagangan yang sebelumnya dipegang oleh Menteri dan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi konflik peraturan, menyeragamkan kebijakan, dan meningkatkan efisiensi perizinan. Selain itu, peraturan ini juga mengubah paradigma perizinan dengan pendekatan berbasis risiko, di mana setiap kegiatan usaha dianalisis risikonya untuk menentukan jenis perizinan dan pengawasan yang diperlukan. Sanksi administratif dikenakan untuk pelanggaran administratif, sementara sanksi pidana hanya untuk pelanggaran dengan risiko tinggi. Peraturan ini juga memperkenalkan penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan ekspor dan impor, serta sistem terintegrasi untuk mempercepat proses perizinan.

","transitional_provisions","1. Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya perizinan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.","revoked_by",[],"partially_revoked_by",[],"revokes",[],"amended_by",[],"amends",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF TRADE SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 46, Article 47, and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementation of Trade Sector;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 11, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3193);
Law Number 7 of 2014 concerning Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5512);
Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 245, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6573);

DECIDES:

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF TRADE SECTOR.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-id/regulations/1df21c61-2b44-4407-9a56-3124d42897dd/PP%20Nomor%2029%20Tahun%202021.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260516%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260516T223657Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5e8bf2d90f4e636a36b72a2d3b65619130aace1ac9080a23eba6212c9b35790d","actionData","errors"]