[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf985d20-0907-4cba-8596-7b46a53bab68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_115":116,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012","number","70","year","2012","published_date","2012-07-31","effective_date","2012-08-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 70, LN. 2012/No.155, TLN No. 5334, LL SETKAB : 126 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Presiden ini mengubah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui percepatan belanja negara dan penyempurnaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada definisi pengadaan barang/jasa, peran dan tanggung jawab pejabat terkait (PA/KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan), serta prosedur pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa. Perubahan juga mencakup persyaratan kualifikasi penyedia, metode pemilihan penyedia (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung), serta ketentuan terkait preferensi harga dan penggunaan produk dalam negeri. Peraturan ini juga mengatur tentang kontrak pengadaan, jaminan pelaksanaan, dan penyesuaian harga.","transitional_provisions","1. Seluruh frasa 'ULP' kecuali pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) huruf l, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat 1, Pasal 83 ayat (3) Pasal 111 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal 116, Pasal 118 ayat (1) a. dan Pasal 118 ayat (7), Pasal 130 ayat (1), dan Pasal 130 ayat (2), selanjutnya dibaca 'Kelompok Kerja ULP'.\n2. Seluruh frasa 'website K/L/D/I', selanjutnya dibaca 'website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi'.\n3. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n4. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.","sanctions","1. Penyedia Barang/Jasa yang berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan perdata, dan/atau pelaporan pidana.\n2. Penyedia Barang/Jasa yang melakukan persekongkolan untuk mengatur Harga Penawaran dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan perdata, dan/atau pelaporan pidana.\n3. Penyedia Barang/Jasa yang membuat dokumen tidak benar dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan.\n4. Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai Kontrak per hari keterlambatan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018","67838357-825c-420d-98be-5f040e24e6bf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107,111],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PERPRES No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41159/perpres-no-35-tahun-2011","3e187755-de2f-45ae-9c3f-05e5d6f56765",{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41063/perpres-no-54-tahun-2010","f1a114d2-3430-4fdb-ae0e-22bc4e3e5d9d","amended_by",[117,121],{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"PERPRES No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41722/perpres-no-4-tahun-2015","b76cc748-8125-471d-ae67-1213232719bd",{"_96":122,"_98":123,"_36":124},"PERPRES No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41690/perpres-no-172-tahun-2014","b4b78225-e7a4-44c7-b592-af3dc644aeca","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 70 OF 2012
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 54 OF 2010
CONCERNING GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to accelerate the implementation of development, it is necessary to accelerate the implementation of the State budget;
that in order to accelerate the implementation of the State budget, it is necessary to accelerate the implementation of Government Procurement of Goods/Services;
that in order to accelerate the implementation of Government Procurement of Goods/Services, it is necessary to improve the regulation of Government Procurement of Goods/Services;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Second Amendment to Presidential

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf985d20-0907-4cba-8596-7b46a53bab68","actionData","errors"]