[{"_1":2,"_145":-5,"_146":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b76cc748-8125-471d-ae67-1213232719bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_141":142,"_143":144},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":-5,"_139":140},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-01-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGADAAN BARANG/JASA - PEMERINTAH
2015
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 4, LN. 2015 No. 5, TLN No. 5655
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. \n Dasar hukum dalam Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 29 Tahun 2000; dan PP No. 54 Tahun 2010. \n Materi pokok dalam Perpres ini mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, termasuk penggunaan sistem katalog elektronik dan E- Purcasing yang memuat informasi teknis dan harga yang harus dipatuhi oleh Kementrian, Lembaga Daerah, dan Instansi. serta mengatur pelaksanaan pengadaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta serta pengadaan yang didanai oleh APBN dan APBD serta menguatkan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemrintah dalam pengembangan sistem pengadaan elektronik nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015. \n Perpres ini merupakan perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 \n Lampiran file: 36 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini diterbitkan dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara dan pembangunan melalui inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan ini menyempurnakan tata kelola pengadaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Secara substansial, peraturan ini mengatur penguatan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan sistem pengadaan elektronik. Terdapat penyesuaian kewenangan dan persyaratan bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Pejabat Pengadaan, termasuk fleksibilitas dalam pemenuhan sertifikasi keahlian bagi Kepala ULP. Selain itu, diatur mengenai kewajiban penggunaan sistem pengadaan elektronik (E-Tendering dan E-Purchasing) serta integrasi katalog elektronik (E-Catalogue) untuk pembelian barang/jasa.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme kontrak, termasuk penandatanganan kontrak yang dapat dilakukan mendahului pengesahan DIPA/DPA, serta tata cara pembayaran prestasi pekerjaan yang lebih fleksibel. Selain itu, diatur mengenai perlindungan hukum bagi pejabat pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum, serta kewajiban pimpinan instansi untuk mendorong konsolidasi pengadaan barang/jasa.

","transitional_provisions","1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.","sanctions","1. Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan sendiri dikenai sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan, pelunasan sisa uang muka atau pencairan Jaminan Uang Muka, pembayaran denda keterlambatan, dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.\n2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018","67838357-825c-420d-98be-5f040e24e6bf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[112,116,120,124],{"_101":113,"_103":114,"_36":115},"PERPRES No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41690/perpres-no-172-tahun-2014","b4b78225-e7a4-44c7-b592-af3dc644aeca",{"_101":117,"_103":118,"_36":119},"PERPRES No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41314/perpres-no-70-tahun-2012","cf985d20-0907-4cba-8596-7b46a53bab68",{"_101":121,"_103":122,"_36":123},"PERPRES No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41159/perpres-no-35-tahun-2011","3e187755-de2f-45ae-9c3f-05e5d6f56765",{"_101":125,"_103":126,"_36":127},"PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41063/perpres-no-54-tahun-2010","f1a114d2-3430-4fdb-ae0e-22bc4e3e5d9d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
FOURTH AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 54 OF
2010 REGARDING GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to accelerate the implementation of State expenditure to accelerate development implementation, it is necessary to innovate the implementation of Government Procurement of Goods/Services carried out by utilizing information technology;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to improve the regulations regarding Government Procurement of Goods/Services;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Fourth Amendment to Presidential Regulation Number 54 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b76cc748-8125-471d-ae67-1213232719bd","actionData","errors"]