[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf20f277-7075-4fcc-82ec-cd4449feaca2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013","number","17/PERMEN-KP/2013","year","2013","published_date","2013-07-03","effective_date","2013-07-05","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 17/PERMEN-KP/2013, BN.2013 No. 900, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis perizinan yang diperlukan untuk reklamasi, yaitu Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Izin Lokasi terdiri dari Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Lokasi Sumber Material reklamasi. Ada pengecualian untuk reklamasi di area tertentu seperti pelabuhan utama, lokasi pertambangan, dan kawasan hutan untuk pemulihan hutan. Reklamasi dilarang di kawasan konservasi dan alur laut (zona inti).

Kewenangan penerbitan izin dibagi antara Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berdasarkan lokasi dan skala reklamasi. Menteri berwenang untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan lintas provinsi, pelabuhan perikanan yang dikelola Kementerian, dan Obyek Vital Nasional. Rekomendasi dari Menteri diperlukan untuk Izin Lokasi Reklamasi di atas 25 hektar dan Izin Pelaksanaan Reklamasi di atas 500 hektar.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan izin, termasuk dokumen yang diperlukan seperti proposal reklamasi, rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail. Persyaratan khusus juga mencakup bukti kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K atau RTRW, peta lokasi, dan surat pernyataan kesanggupan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Perubahan, perpanjangan, dan penggantian izin juga diatur, termasuk batasan perluasan lokasi reklamasi dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Peraturan ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam pelaksanaan reklamasi, termasuk memberikan akses publik ke pantai, mempertahankan mata pencaharian nelayan dan pembudidaya ikan, memberikan kompensasi, merelokasi permukiman, dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan dan Izin Lingkungan. Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan penerbitan izin dan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen KKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/190275/permen-kkp-no-28-tahun-2021","65dc25f2-482e-46de-a4eb-6a2f5a202ac7",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permen KKP No. 25/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159336/permen-kkp-no-25permen-kp2019-tahun-2019","f43e9906-140c-44b4-8ed7-92cd2adbe7c9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158370/permen-kkp-no-28permen-kp2014-tahun-2014","24357c41-7d66-4cb6-af8e-15bfedf883f4","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17/PERMEN-KP/2013
ON
RECLAMATION PERMITTING IN COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 21 and Article 28 of Presidential Regulation Number 122 of 2012 concerning Reclamation in Coastal Areas and Small Islands, it is necessary to stipulate a Ministerial Regulation regarding Reclamation Permitting and its Impact on the Life and Livelihood of Communities in Coastal Areas and Small Islands;
In view of:	Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437), as last amended by Law Number 12 of 2008 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf20f277-7075-4fcc-82ec-cd4449feaca2","actionData","errors"]