[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f43e9906-140c-44b4-8ed7-92cd2adbe7c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019","number","25/PERMEN-KP/2019","year","2019","published_date","2019-07-09","effective_date","2019-07-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 25/PERMEN-KP/2019, BN.2019 No. 776, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.\n2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan standar perizinan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kewajiban Pemerintah, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha yang akan melaksanakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memiliki Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.\n2. Kewenangan Menteri dan Gubernur dalam menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi, dengan pembagian kewenangan berdasarkan lokasi dan skala reklamasi.\n3. Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi, termasuk dokumen yang harus dipenuhi seperti Izin Lingkungan, rencana induk Reklamasi, studi kelayakan, dan rancangan detail Reklamasi.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai pelaksanaan reklamasi, termasuk metode yang digunakan (penimbunan/pengurugan, pengeringan lahan, dan/atau drainase) serta kewajiban untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian fungsi lingkungan, serta persyaratan teknis pengambilan material.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu maksimal 1 bulan setiap peringatan.\n3. Jika peringatan tertulis tidak dipatuhi, izin akan dibekukan.\n4. Jika pembekuan izin tidak dipatuhi dalam jangka waktu 1 bulan, Izin Pelaksanaan Reklamasi akan dicabut.\n5. Pencabutan izin dapat dilakukan tanpa peringatan tertulis atau pembekuan izin jika pemegang izin melakukan tindak pidana terkait kegiatan usahanya.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158370/permen-kkp-no-28permen-kp2014-tahun-2014","24357c41-7d66-4cb6-af8e-15bfedf883f4",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158261/permen-kkp-no-17permen-kp2013-tahun-2013","cf20f277-7075-4fcc-82ec-cd4449feaca2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25/PERMEN-KP/2019
REGARDING
PERMIT FOR RECLAMATION IMPLEMENTATION
IN COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 88 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services Electronically and the provisions of Article 21 and Article 28 of Presidential Regulation Number 122 of 2012 concerning Reclamation in Coastal Areas and Small Islands, it is necessary to establish standards for licensing the implementation of reclamation in coastal areas and small islands;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f43e9906-140c-44b4-8ed7-92cd2adbe7c9","actionData","errors"]