[{"_1":2,"_195":-5,"_196":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c50ee9a7-d789-441e-b0c2-03201da7a52b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_191":192,"_193":194},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_189":190},"title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-08-15","effective_date","2017-08-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan-umum
2017
Undang-undang (UU) NO. 7, LL SETNEG : 317 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaksu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden,dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah,sebagai sarana perwujdan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194, bahwadiperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien,bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir,dan adil; \n Pasal I ayat (2), pasal S ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal lg ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republii< Indonesia\r\nTahun 1945 \n Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. \n UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n\t\r\nUU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum\r\n\t\r\nUU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden\r\n\t\r\n \n - \n 327 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden\n2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk menyatukan dan menyederhanakan peraturan terkait pemilihan umum, guna menjamin pemilu yang demokratis, berintegritas, efektif, dan efisien. Pemilu diatur sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pemilu oleh lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan pemilu, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani pelanggaran. DKPP menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun dengan sistem proporsional terbuka untuk DPR dan sistem distrik berwakil banyak untuk DPD. Partai politik dan perseorangan dapat menjadi peserta pemilu dengan memenuhi persyaratan tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37659/uu-no-8-tahun-2012","778c5ca7-8eb0-4bbc-983b-099727831b44",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37656/uu-no-15-tahun-2011","a3d4906b-7e41-46ba-9faf-9858fceb88c7",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37655/uu-no-42-tahun-2008","d237e67c-6f47-4fff-bd33-e1439fa80cdf","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[117,121],{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023","77e95ad3-101e-4204-89fa-84de1bb12bf3",{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/232762/perpu-no-1-tahun-2022","25b18a4f-b6d4-4a1e-b225-e35276c5a261","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[135,141,145,149,153,157,161,165,169,173,177,181,185],{"_136":137,"_96":138,"_139":140},"nomor_putusan","176/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/172/176-PUU-XXII-2024.pdf","teks","Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.”",{"_136":142,"_96":143,"_139":144},"135/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/196/putusan_mkri_%20135_PUU-XXII_2024.pdf","1). Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; 2). Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”",{"_136":146,"_96":147,"_139":148},"62/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/181/62-PUU-XXII-2024.pdf","Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat",{"_136":150,"_96":151,"_139":152},"166/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/182/166-PUU-XXI-2023.pdf","Frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence)”.",{"_136":154,"_96":155,"_139":156},"90/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/222/putusan_mkri_90_PUU-XXI_2023.pdf","Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”",{"_136":158,"_96":159,"_139":160},"65/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/224/putusan_mkri_65_PUU-XXI_2023.pdf","1)\tPenjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; \r\n2)\tPasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”",{"_136":162,"_96":163,"_139":164},"32/PUU-XIX/2021","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/162/putusan_mkri_8410.pdf","1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;\r\n2. Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun\r\n2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan\r\n148\r\ndengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan\r\ntidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,\r\n“Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU,\r\nKPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan\r\nkeputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat\r\nmenjadi objek gugatan di peradilan TUN”;\r\n3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia\r\nsebagaimana mestinya;\r\n4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.",{"_136":166,"_96":167,"_139":168},"55/PUU-XVIII/2020","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/155/putusan_mkri_7839.pdf","1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2.Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. 3.Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. 4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.",{"_136":170,"_96":171,"_139":172},"39/PUU-XVII/2019","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/159/putusan_mkri_6577.pdf","Amar Putusan:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.",{"_136":174,"_96":175,"_139":176},"20/PUU-XVII/2019","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/143/PULB_MK_20PUUXVII2019_2019.PDF","2. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat\r\n(9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)\r\nbertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara\r\nbersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan\r\nperekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh\r\ndinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang\r\nsejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.\r\n3. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat\r\n(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)\r\nbertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia \r\n100\r\nTahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara\r\nbersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari\r\nsebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi\r\ntidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit,\r\ntertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan\r\ntugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh)\r\nhari sebelum hari pemungutan suara”.\r\n4. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang\r\nbersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak\r\nmempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak\r\ndimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang\r\nbersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal\r\npenghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda\r\npaling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan\r\nsuara”.",{"_136":178,"_96":179,"_139":180},"66/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/13/66_PUU-XV_2017.pdf","Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_136":182,"_96":183,"_139":184},"61/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/138/61_PUU-XV_2017.pdf","Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_136":186,"_96":187,"_139":188},"53/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/10/53_PUU-XV_2017.pdf","Frasa \"telah ditetapkan/\" dalam Pasal 173 ayat (1); dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2017
ON
GENERAL ELECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to guarantee the achievement of the ideals and national goals as stipulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, it is necessary to hold general elections to elect members of the House of Representatives, members of the Regional Representative Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional House of Representatives, as a means of realizing people's sovereignty to produce people's representatives and a democratic state government based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that it is necessary to regulate general elections as a manifestation of a democratic and integrity-based constitutional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c50ee9a7-d789-441e-b0c2-03201da7a52b","actionData","errors"]