[{"_1":2,"_147":-5,"_148":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d237e67c-6f47-4fff-bd33-e1439fa80cdf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_143":144,"_145":146},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_141":142},"title","Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","short_title","Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008","number","42","year","2008","published_date","2008-11-13","effective_date","2008-11-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMILIHAN UMUM - PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN
2008
Undang-undang (UU) NO. 42, LN.2008/NO.176, TLN NO.4924, LL SETNEG : 110 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
ABSTRAK:	\n \n Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti. \n Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. \n Undang-undang ini mengatur mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan\r\nWakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, nomor 99/PUU-VII/2009 dan nomor 102/PUU-VII/2009. \n Penjelasan : 42 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis dan beradab, dengan partisipasi rakyat yang luas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu ini diadakan setiap lima tahun sekali di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang ini mengatur persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk kewajiban untuk mengundurkan diri bagi pejabat negara yang dicalonkan. Proses pencalonan dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Kampanye harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan dialogis, dengan larangan penggunaan fasilitas pemerintah dan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Dana kampanye harus dilaporkan dan diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu.","transitional_provisions","1. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43928/uu-no-23-tahun-2003","d646cee1-f721-40f5-b187-5de0468c62f5","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017","c50ee9a7-d789-441e-b0c2-03201da7a52b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[123,129,133,137],{"_124":125,"_96":126,"_127":128},"nomor_putusan","22/PUU-XIII/2014","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/91/putusan_sidang_1699_22%20PUU%202014-UUPilpres-telahucap-28Mei2014%20-%20Copy-%20wmActionWiz.pdf","teks","Frasa \"tahun 2009\" dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai \"tahun 2014\".",{"_124":130,"_96":131,"_127":132},"102/PUU-VII/2009","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/82/putusan_sidang_102PUU-VII2009.pdf","Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: \r\n1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi\r\ndengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan\r\ndiri pada KPPS setempat; 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.",{"_124":134,"_96":135,"_127":136},"99/PUU-VII/2009","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/125/putusan_sidang_PUU%20PILPRES%202009%20Hasil%20RPH%20Kamis,%202%20Juli%202009.pdf","Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_124":138,"_96":139,"_127":140},"98/PUU-VII/2009","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/65/PUTUSAN%2098-PUU-VII-2009.pdf","a. Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 \r\nUndang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.\r\nb. Pasal 188 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER III
REQUIREMENTS FOR PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATES
AND PROCEDURES FOR DETERMINING PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATE PAIRS

Section One
Requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates

Article 5

The requirements to become a candidate for THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and candidate for Vice President are:

devout to God Almighty;
An Indonesian Citizen since birth and has never accepted another citizenship of their own volition;
has never betrayed the state, and has never committed criminal acts of corruption and other serious crimes;
be spiritually and physically capable of carrying out the duties and obligations as THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and Vice President;
residing within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
has reported their assets to the agency authorized to examine reports of state

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d237e67c-6f47-4fff-bd33-e1439fa80cdf","actionData","errors"]