[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d646cee1-f721-40f5-b187-5de0468c62f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","short_title","Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2003","number","23","year","2003","published_date","2003-07-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Undang-undang (UU) NO. 23, LN.2003/NO.93, LL SETNEG : 57 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2003. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara melalui pemilihan umum yang demokratis dan beradab. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setiap lima tahun sekali, serta menetapkan persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara. Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban pemilih serta mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu.

","transitional_provisions","

1. Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.
2. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya.

","sanctions","

1. Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.
2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan kampanye, atau pembatalan sebagai pasangan calon.
3. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37655/uu-no-42-tahun-2008","d237e67c-6f47-4fff-bd33-e1439fa80cdf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 YEAR 2003
ON
THE GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize people's sovereignty in the state government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the general election of the President and Vice President is carried out directly by the people;
that the general election of the President and Vice President is held democratically and civilly with the widest possible public participation based on the principles of direct, public, free, secret, honest, and fair;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Law on the General Election of the President and Vice

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d646cee1-f721-40f5-b187-5de0468c62f5","actionData","errors"]