[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3d4906b-7e41-46ba-9faf-9858fceb88c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum","short_title","Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-10-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggara Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2011
Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 2011/ No. 101 , TLN No. 5246, LL SETNEG : 99 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penyelenggara Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2011. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-\r\nUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 165 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 99 dan penjelasan hlm 100 sd 165) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dengan penyelenggara yang profesional, berintegritas, kapabel, dan akuntabel.

Ketentuan Substansial

Undang-Undang ini mengatur pembentukan dan tugas lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu, sementara Bawaslu mengawasi pelaksanaan Pemilu. DKPP menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Undang-Undang ini juga menetapkan persyaratan dan proses seleksi anggota lembaga-lembaga tersebut, serta mengatur kewajiban dan wewenang mereka dalam penyelenggaraan Pemilu.

","transitional_provisions","1. Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota baru berdasarkan Undang-Undang ini.\n2. Anggota KPU dan Bawaslu yang masa tugasnya berakhir diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.\n4. Pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu harus dibentuk paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007","48333619-ec16-47e4-af99-7af44d581aa7","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017","c50ee9a7-d789-441e-b0c2-03201da7a52b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2011
on
GENERAL ELECTION ORGANIZERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that a qualified general election is necessary as a means to realize people's sovereignty in a democratic state government based on Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that to improve the quality of general election administration that can guarantee the implementation of people's political rights, professional election organizers with integrity, capability, and accountability are needed;
that in order to improve the quality of general election administration as intended in letter b, Law Number 22 of 2007 on General Election Organizers needs to be replaced;
that based on the considerations as intended in letter a, letter b, and letter c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3d4906b-7e41-46ba-9faf-9858fceb88c7","actionData","errors"]