[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c40bd31a-5b0c-4bac-be7a-bb4e8b9ce41a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 26 Tahun 2022","number","26","year","2022","published_date","2022-02-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KOORDINASI STRATEGIS - LINTAS SEKTOR - KEPARIWISATAAN - perubahan
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 26, LN.2022/No.40, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka optimalisasi koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan dan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur kementerian/lembaga, perlu mengubah Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 2009; PP Nomor 50 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 64 Tahun 2014. \n Perpres ini mengatur mengenai perubahan atas Pasal 1 dan Pasal 5 Perpres Nomor 64 Tahun 2014. Pasal 1 mengatur mengenai ketentuan umum sedangkan Pasal 5 mengatur mengenai susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022. \n Perpres ini mengubah Perpres Nomor 64 Tahun 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dengan menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga. Perubahan ini melibatkan pembentukan Tim Koordinasi Kepariwisataan yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan terdiri dari berbagai menteri dan kepala badan terkait. Tim ini bertanggung jawab untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan. Selain itu, Tim Pelaksana Harian dibentuk untuk membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99,105,109],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERPRES No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/99127/perpres-no-14-tahun-2018","72901efe-d0de-4afd-ac6b-476a8959d75c",{"_100":106,"_102":107,"_36":108},"PERPRES No. 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62212/perpres-no-40-tahun-2017","418e57cf-6567-4cca-9a52-0a827c6abdc2",{"_100":110,"_102":111,"_36":112},"PERPRES No. 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41555/perpres-no-64-tahun-2014","4c276635-a7f3-4f4a-a622-be7f5f836cfe","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 2022
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION
NUMBER 64 OF 2014 CONCERNING STRATEGIC COORDINATION ACROSS
SECTORS IN THE IMPLEMENTATION OF TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize strategic coordination across sectors in the implementation of tourism and to adjust to changes in the nomenclature of ministries/agencies, it is necessary to amend Presidential Regulation Number 64 of 2014 concerning Strategic Coordination Across Sectors in the Implementation of Tourism as amended several times, most recently by Presidential Regulation Number 14 of 2018 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 64 of 2014 concerning Strategic Coordination Across Sectors in the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c40bd31a-5b0c-4bac-be7a-bb4e8b9ce41a","actionData","errors"]