[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2c4fd39-6640-4c83-8edd-2476f6a9db02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-01-19","effective_date","2018-01-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 9, BN.2018/No.143, jdih.kpu.go.id : 50 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);\n2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk memudahkan pemahaman mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan serta untuk menyempurnakan peraturan yang sudah ada berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilihan sebelumnya.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi (untuk pemilihan gubernur) atau kabupaten/kota (untuk pemilihan bupati/wali kota).
Penggunaan formulir-formulir khusus dalam setiap tahapan rekapitulasi.
Tata cara penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS ke PPK melalui PPS.
Prosedur pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, termasuk persiapan, pelaksanaan rapat pleno, dan penyelesaian keberatan.
Ketentuan mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dan mekanisme jika terdapat perolehan suara yang sama.
Pengaturan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang jika terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan rekapitulasi sebelumnya tidak sah.
Prosedur pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD.
Pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kewenangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekapitulasi dan penyediaan fasilitas. Selain itu, diatur pula mengenai penggunaan aplikasi Situng dalam pelaksanaan rekapitulasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan KPU No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173269/peraturan-kpu-no-15-tahun-2016","ea1bff4e-1b3f-47fc-80c8-71b9d36721c9",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173243/peraturan-kpu-no-11-tahun-2015","c6ff5593-8db9-4d9c-9b77-c2cdf559e1d1","revoked_by",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309994/peraturan-kpu-no-18-tahun-2024","06ad3528-7b60-415f-88c1-01f8bb8b518e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[117],{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"Peraturan KPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173415/peraturan-kpu-no-19-tahun-2020","d11cb591-daed-4c1c-afe6-5ee7f8005a63","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2018
ON
RECAPITULATION OF VOTE COUNTING RESULTS AND ESTABLISHMENT OF THE RESULTS
OF THE ELECTION OF GOVERNORS AND VICE GOVERNORS, REGENTS AND VICE
REGENTS, AND/OR MAYORS AND VICE MAYORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n

Considering :

that to facilitate understanding of the General Election Commission Regulation on the Recapitulation of Vote Counting Results and Determination of the Results of the Election of Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents, and/or Mayors and Vice Mayors which have been amended, and based on the evaluation of the implementation of the Election of Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents, and/or Mayors and Vice Mayors, it is necessary to improve the General

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2c4fd39-6640-4c83-8edd-2476f6a9db02","actionData","errors"]