Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Juga dikenal sebagai: Peraturan KPU 19/2020 · Peraturan KPU No. 19 Tahun 2020 · Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:24 November 2020Tanggal Penetapan:23 November 2020
Pemilihan Kepala Daerah & DPRD

Informasi

TipePeraturan Komisi Pemilihan Umum
TemaPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
LokasiKomisi Pemilihan Umum
Tanggal Berlaku24 November 2020
Tanggal Penetapan23 November 2020
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perubahan ini mencakup beberapa ketentuan, antara lain: - Perubahan definisi beberapa istilah seperti Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). - Penghapusan beberapa pasal dan ayat terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara. - Perubahan prosedur rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh, termasuk penggunaan Sirekap sebagai alat bantu. - Penambahan ketentuan mengenai penyelesaian keberatan saksi dan Bawaslu terhadap hasil rekapitulasi. - Perubahan ketentuan mengenai pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih. - Penambahan ketentuan mengenai penggunaan Sirekap dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan agar lebih efektif dan akuntabel.

(-)

(-)