[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c01d96d4-20d8-4fa2-819b-42667d1fa249","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2020","number","100","year","2020","published_date","2020-10-08","effective_date","2020-10-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perubahan - Peraturan Presiden - PERRPRES - Pembiayaan - Sekunder - Perumahan
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 100, LN.2020/No.232, TLN No.6565, jdih.setkab.go.id : 9 hlm
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung pasar pembiayaan perumahan dan permukiman yang efisien dan terjangkau, perlu dilakukan optimalisasi pembiayaan sekunder perumahan guna meningkatkan ketersediaan pasokan perumahan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 19 Tahun 2005. \n Perpres ini mengatur beberapa perubahan dalam Perpres Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 101 Tahun 2016. Perubahan ini meliputi ketentuan ruang lingkup kegiatan usaha, mekanisme kegiatan, dan sumber pendanaan dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembiayaan sekunder perumahan guna meningkatkan ketersediaan pasokan perumahan yang efisien dan terjangkau. Perubahan ini mencakup definisi dan mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, termasuk sekuritisasi aset keuangan dan penerbitan efek beragun aset. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan diberi peran untuk mendorong pengembangan pasar pembiayaan sekunder secara berkelanjutan melalui pemberian fasilitas pinjaman dan peningkatan kapasitas pihak-pihak terkait. Peraturan ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Otoritas Jasa Keuangan, serta kewajiban pelaporan lembaga keuangan terkait.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103,109,113],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERPRES No. 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41005/perpres-no-101-tahun-2016","92862154-87a5-4088-a6a1-30afbfd76fdc",{"_104":110,"_106":111,"_36":112},"PERPRES No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42189/perpres-no-1-tahun-2008","be7d6427-3b46-439d-a6d0-c4ca5cf4b1cc",{"_104":114,"_106":115,"_36":116},"PERPRES No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42621/perpres-no-19-tahun-2005","3eb6790d-ec45-40dd-b4fe-f9e261a9458c","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 100 OF 2020
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 19 OF 2005
CONCERNING SECONDARY HOUSING FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support an efficient and affordable housing and settlement financing market, it is necessary to optimize secondary housing finance to increase the availability of housing supply;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to amend Presidential Regulation Number 19 of 2005 concerning Secondary Housing Finance as amended several times, most recently by Presidential Regulation Number 101 of 2016 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 19 of 2005 concerning Secondary Housing Finance;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c01d96d4-20d8-4fa2-819b-42667d1fa249","actionData","errors"]