[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6b0c7f-a68f-4aa1-a05e-5e7755979e97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1962","number","23","year","1962","published_date","1962-10-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1962
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 23, LN. 1962/No. 74, TLN. No. 2503, LL : 6 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1962. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 24)\n2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 25)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dengan menyerahkan tugas dan wewenang dalam bidang perindustrian rakyat kepada Daerah Tingkat I. Penyerahan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang riil dan luas sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960. Daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola perkembangan dan perluasan perindustrian rakyat, kecuali urusan yang bersifat nasional atau antar negara. Daerah juga dapat membentuk dinas perindustrian rakyat dan menyerahkan sebagian urusan kepada Daerah Tingkat II. Selain itu, daerah dapat mengelola pendapatan dari retribusi perusahaan yang berizin. Pemerintah Pusat tetap memberikan bimbingan dan pengawasan, serta menetapkan perencanaan umum yang harus diikuti oleh daerah.","transitional_provisions","1. Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perindustrian kepada Daerah dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 dan No. 13 tahun 1954 sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini menjadi penyerahan urusan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diputuskan oleh Menteri setelah mendengar Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 13 Tahun 1954 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada Kotapraja Jakarta-Raya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77374/pp-no-13-tahun-1954","3dbc6f7b-d0e5-48f7-a96b-6507d5253b9b",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PP No. 12 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada Propinsi-Propinsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77356/pp-no-12-tahun-1954","f020554c-97eb-46f1-beef-bfaae634cbc3","revoked_by",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PP No. 39 Tahun 1964 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1962 Tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 74)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72062/pp-no-39-tahun-1964","abb3b413-5458-4b88-8230-c03df36453ef","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 1962
CONCERNING
THE TRANSFER OF DUTIES AND AUTHORITIES AND THE TRANSFER OF CERTAIN ENTERPRISES OF THE DEPARTMENT OF PEOPLE'S INDUSTRY TO THE LEVEL I REGION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Reading:
Joint Letter of the Minister of People's Industry and the Minister of General Government and Regional Autonomy dated August 21, 1962 No. 111/M/VIII/62;

Considering:

that in the context of implementing regional autonomy towards real and broad autonomy in accordance with the implementation of M.P.R.S. Decree No. I/MPRS/1960 and No. II/MPRS/1960 in the field of Regional Government, it is necessary to equip the regions with duties and authorities regarding the affairs of people's industry;
that the transfer of some of the Central Government's affairs in the field of industry based on Government Regulations No. 12 and 13 of 1954 needs to be re-regulated;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6b0c7f-a68f-4aa1-a05e-5e7755979e97","actionData","errors"]