Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tujuannya adalah untuk mengatur jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan ini membagi jabatan menjadi tiga kategori: Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum, masing-masing dengan kelas jabatan yang berbeda. Tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai berdasarkan jabatan dan kelas jabatan mereka, dengan rincian lebih lanjut tercantum dalam lampiran peraturan ini. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa tunjangan kinerja dibayarkan mulai 1 Januari 2016 dan mengatur teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja.