[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7a7fc8d-3c31-4163-837a-a06fc99f8b16","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_112":113,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika","short_title","Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009","number","35","year","2009","published_date","2009-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

narkotika
2009
Undang-undang (UU) NO. 35, LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062, LL SETNEG : 58 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;\r\nbahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;\r\nbahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;\r\nbahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;\r\nbahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. \n Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);\r\n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. DASAR, ASAS, DAN TUJUAN\r\n3. RUANG LINGKUP\r\n4. PENGADAAN\r\n5. IMPOR DAN EKSPOR\r\n6. PEREDARAN\r\n7. LABEL DAN PUBLIKASI\r\n8. PREKURSOR NARKOTIKA\r\n9. PENGOBATAN DAN REHABILITASI\r\n10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\n11. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN\r\n12. PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN\r\n13. PERAN SERTA MASYARAKAT\r\n14. PENGHARGAAN\r\n15. KETENTUAN PIDANA\r\n16. KETENTUAN PERALIHAN\r\n17. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. \n Dengan berlakunya Undang-Undang ini:\r\na. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor\r\n67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3698); dan\r\nb. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan\r\nGolongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor\r\n10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I\r\nmenurut Undang-Undang ini,\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nNarkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nSyarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nSyarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 96 \n \n

","regulatory_relationship","Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai Narkotika dan Prekursor Narkotika, mencakup penggolongan, penggunaan yang diizinkan, serta pengaturan ketat terhadap pengadaan, produksi, impor, ekspor, peredaran, penyimpanan, pelaporan, dan pengangkutan. Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden menjadi fokus utama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan, serta peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, serta sanksi pidana yang tegas bagi pelanggaran.","transitional_provisions","1. Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini.\n2. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BNN.\n3. Pejabat dan pegawai di lingkungan BNN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini.\n4. Struktur organisasi dan tata kerja BNN harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n5. Struktur organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n6. Program dan kegiatan BNN yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih dapat dijalankan sampai selesai, termasuk dukungan anggarannya.\n7. Seluruh aset BNN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan Narkotika Golongan I (tanaman/bukan tanaman) dikenai pidana penjara dan denda yang berat, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup untuk jumlah tertentu.\n2. Produksi, impor, ekspor, atau penyaluran Narkotika Golongan I dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara yang berat, serta denda yang besar.\n3. Penawaran, penjualan, pembelian, perantaraan, penukaran, atau penyerahan Narkotika Golongan I dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara yang berat, serta denda yang besar.\n4. Penggunaan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau pemberian untuk digunakan orang lain dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara yang berat, terutama jika mengakibatkan kematian atau cacat permanen.\n5. Sanksi serupa, namun umumnya lebih ringan, berlaku untuk Narkotika Golongan II dan III terkait kepemilikan, produksi, peredaran, penggunaan, pengangkutan, dan penyerahan.\n6. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II, atau III untuk diri sendiri dikenai pidana penjara dengan ancaman maksimal yang berbeda untuk setiap golongan, dengan kewajiban rehabilitasi jika terbukti sebagai korban.\n7. Pelanggaran terkait Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika dikenai pidana penjara dan denda yang signifikan.\n8. Korporasi yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dikenai pidana denda dengan pemberatan dan pencabutan izin usaha atau status badan hukum.\n9. Ketentuan pidana juga berlaku untuk percobaan, permufakatan jahat, pengulangan tindak pidana, serta perbuatan yang dilakukan oleh warga negara asing.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46016/uu-no-22-tahun-1997","be68b6c5-8d36-4c04-9f3d-66b60d4f26aa","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[108],{"_93":109,"_95":102,"_36":103},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009","amends",[],"amended_by",[114,118,122],{"_93":115,"_95":116,"_36":117},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_93":119,"_95":120,"_36":121},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_93":123,"_95":124,"_36":125},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35 OF 2009
CONCERNING
NARCOTICS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize an Indonesian society that is prosperous, just and equitable, materially and spiritually based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the quality of Indonesian human resources as one of the national development assets needs to be continuously maintained and improved, including the degree of health;
that in order to improve the health status of Indonesian human resources in order to realize people's welfare, it is necessary to make efforts to improve the fields of medicine and health services, including by seeking the availability of certain types of Narcotics that are urgently needed as medicine and preventing and eradicating the dangers of abuse and illicit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7a7fc8d-3c31-4163-837a-a06fc99f8b16","actionData","errors"]